"DLH Kota Padang sudah turun sejak masa tanggap darurat dengan menurunkan tiga alat berat di tiga titik tersebut. Itu bentuk upaya kami agar nelayan bisa kembali melaut karena saat itu akses ke pantai terhalang tumpukan kayu," kata Fadelan.
Menurut Fadelan, pembersihan tersebut dilakukan selama status tanggap darurat masih berlaku.
Seluruh pembiayaan penanganan, kata dia, bersumber dari anggaran tanggap darurat bencana.
"Selama status tanggap darurat diberlakukan, kami bekerja penuh di lapangan. Namun, setelah masa tanggap darurat berakhir, maka anggaran penanganan juga ikut berakhir," ujarnya.
Ia menegaskan, untuk tumpukan kayu gelondongan di tepi Pantai Patenggangan, DLH Kota Padang telah menyelesaikan pembersihan sesuai kewenangannya.
Adapun material kayu yang kini masih bertebaran di tengah laut berada di luar tanggung jawab DLH.
"Untuk yang di tepi pantai Patenggangan sudah kami bersihkan. Kalau yang di tengah laut, itu bukan lagi kewenangan DLH Kota Padang," kata Fadelan.
Meski demikian, Fadelan menekankan bahwa penanganan dampak bencana seharusnya tidak dilihat sebagai persoalan lempar kewenangan antarlembaga.
"Kalau kita sibuk menyebut ini kewenangan siapa dan itu kewenangan siapa, kesannya jadi saling melempar tanggung jawab. Pada prinsipnya, tugas DLH adalah menjaga kebersihan lingkungan, dan itu sudah kami lakukan saat masa darurat," tutupnya.
Di tengah anjloknya ekonomi nelayan dan sisa kayu gelondongan yang masih berserakan di tengah laut, bencana di Sumbar juga disorot dari sisi kerusakan lingkungan di kawasan hulu Daerah Aliran Sungai (DAS).
Wahana Lingkungan Hidup Indonesia (WALHI) Sumbar menilai bencana yang berulang tidak dapat dilepaskan dari masifnya deforestasi serta aktivitas ilegal di kawasan hutan.
Ketua Divisi Penguatan Kelembagaan dan Hukum Lingkungan WALHI Sumbar, Tommy Adam, membantah anggapan yang berkembang di media sosial bahwa bencana di Sumbar semata-mata dipicu faktor alam.
"Memang Sumbar didominasi Bukit Barisan dan dataran. Namun, itu tidak serta-merta menjadikan bencana ini sebagai bencana alam murni," ujar Tommy, Kamis (4/12/2025).
Ia memaparkan, berdasarkan data deforestasi periode 2001–2024, Sumatera Barat telah kehilangan sekitar 320.000 hektare hutan.
Akibatnya, tutupan hijau yang tampak pada peta saat ini tidak seluruhnya menunjukkan kawasan hutan, melainkan telah berubah menjadi perkebunan, terutama kelapa sawit.
Tommy juga menepis narasi yang menyebut curah hujan tinggi sebagai pemicu utama bencana.
Menurut dia, data menunjukkan curah hujan pada Januari 2020 tercatat lebih tinggi dibandingkan hujan pada akhir November 2025.
"Jadi, jika curah hujan terus diiming-imingkan sebagai penyebab utama, saya membantah itu," katanya
Komentar (0)