Ia menilai, dalam kondisi darurat bencana, pemerintah memang memiliki skala prioritas. Penyelamatan korban jiwa serta rehabilitasi dan rekonstruksi menjadi fokus utama.
Namun, kelompok masyarakat yang terdampak secara ekonomi juga perlu mendapat perhatian.
"Nelayan ini termasuk korban ekonomi. Kerugian mereka bukan hanya materi, tapi juga hilangnya sumber penghidupan sementara," kata Satria.
Fenomena nelayan yang terpaksa berutang ke warung-warung untuk memenuhi kebutuhan dasar, menurut Satria, merupakan hal yang wajar dalam perspektif ekonomi.
Ia menjelaskan adanya konsep konsumsi minimum, yakni kebutuhan pokok yang harus tetap terpenuhi meski tidak ada penghasilan.
"Untuk bisa hidup, orang harus makan. Ketika tidak punya pendapatan, mau tidak mau mereka berutang. Nanti kalau sudah punya penghasilan lagi, utang itu dibayar," ujarnya.
Namun, persoalan utama saat ini adalah ketidakpastian kapan nelayan dapat kembali melaut secara normal.
Selama tumpukan kayu belum dibersihkan dan akses ke laut masih terganggu, nelayan tetap berada dalam kondisi rentan.
Satria juga menilai penjualan kayu sisa banjir oleh nelayan sebagai langkah rasional dalam jangka pendek.
"Kalau itu bisa jadi sumber penghasilan alternatif, tidak masalah. Bahkan seharusnya bisa difasilitasi. Pantai jadi bersih, nelayan bisa bekerja lagi, dan mereka juga dapat penghasilan," katanya.
Ia mendorong adanya percepatan penanganan di pesisir, tidak hanya mengandalkan pemerintah pusat atau lembaga penanggulangan bencana.
Menurut Satria, peran pemerintah daerah, dinas terkait, serta elemen non-pemerintah seperti kampus dan relawan sangat dibutuhkan.
"Kalau pemerintah masih fokus ke pencarian korban dan penanganan di hulu, di sini seharusnya bisa digerakkan oleh dinas kelautan dan perikanan, dinas sosial, atau kampus melalui kegiatan pengabdian masyarakat. Gotong royong membuka akses nelayan itu penting," ujarnya.
Jika kondisi ini terus berlarut, akan ada dampak jangka panjang terhadap keberlangsungan profesi nelayan.
"Bisa saja nelayan kita perlahan hilang. Mereka akan berpindah profesi, jadi tukang ojek atau pekerjaan lain yang penghasilannya tidak sebesar nelayan," katanya.
Menurut Satria, nelayan pesisir Padang merupakan nelayan jarak pendek dengan keterampilan yang relatif fleksibel.
Hal itu membuat mereka lebih mudah berpindah pekerjaan ketika tekanan ekonomi terus berlangsung. "Itu pilihan paling rasional bagi mereka," tutup Satria.
Sementara itu, hingga kini warga pesisir masih menunggu kepastian lanjutan pembersihan kayu di tengah laut.
Pemerintah Kota Padang melalui Dinas Lingkungan Hidup (DLH) menyatakan telah melakukan pembersihan sisa material banjir di sejumlah titik pesisir sejak masa tanggap darurat bencana.
Kepala DLH Padang, Fadelan Fitra Masta, mengatakan pihaknya telah turun ke lokasi sejak 29 November 2025 untuk membersihkan tumpukan kayu dan material banjir bandang di tiga titik utama, yakni Pasia Nan Tigo, Patenggangan, dan kawasan Parkit (Parkit)
Komentar (0)