Memang, seperti yang sudah sering dikritisi, Kepemilikan media yang berada di Indonesia saat ini hanya mengerucut pada 12 group saja, yakni; MNC Media Group, Jawa Pos Group, Kompas Gramedia Group, Mahaka Media Group, Elang Mahkota Teknologi, CT Corp, Visi Media Asia, Media Group, MRA Media, Femina Group, Tempo Inti Media, dan Beritasatu Media Holding.
Media yang dimiliki ketua umum Golkar Aburizal Bakrie, seperti: Suara Karya, Surabaya Post, TV One, ANTeve, VIVANews dimobilisasi dan berafiliasi padanya, sehingga secara tidak langsung akan mendukung karir politiknya di Golkar dan membersihkan dirinya dari kasus Lapindo. Metro TV, jauh sebelumnya digunakan Surya Paloh untuk kampanye politiknya. Pengusaha Chairul Tanjung yang punya Trans TV, Trans 7 dan Detik.com, Dahlan Iskan dengan kelompok media Jawa Pos (Jawa Pos, Indo Pos, Rakyat Merdeka, Radar (151 koran lainnya), JPNN (online) juga menguasai frekuensi sebagai lahan penÂcitraan.
"Saya kira motifnya masih sama dengan era Soeharto, kuasa dan usaha. Power dan businesss," tuturan Ucu Agustin dalam akun twitternya.
Layaknya dua tagline besar sebagai otokritik yang diusung dalam film, yakni: "Hentikan Monopoli, Kembalikan Frekuensi!" dan "Media Mengabdi Pada Publik, Tidak Menghamba Pemilik!" Mengajak penonton, agar kembali harus mempertanyakan media televisi mana yang harus mereka percaya. Mereka harus bisa membedakan mana yang fakta dan mana yang propaganda. Para gurita televisi, seperti adegan bisu diakhir film ini, seolah menuntut kita untuk skeptis terhadap pemberitaan. Di Balik Frekuensi adalah sebuah ajakan bila media belum juga benar-benar bebas dalam mengupayakan fungsinya mencerdaskan bangsa, Luviana dan kawan-kawannya mengajukan opsi untuk "Don’t Watch Tell Lie Vision". Ariyanti
Komentar (0)