Di balik frekuensi; Ideologi Kebebasan dalam tanda tanya

Ucu yang juga seorang jurnalis ini, terlihat berusaha menyeimbangkan filmnya. Masalah kemanusiaan diperlihatkan ketika Luviana dihadapkan dengan pemecatan sepihak Metro TV. Lu­viana yang gajinya ditahan karena mem­pertanyakan newsroom keredaksian dan mengu­payakan adanya serikat pekerja, dihadapkan pada keadaan sulit antara idealisme kawartawanan dan upaya mem­pertahankan hidup di ibu kota, yang tidaklah murah. Berbagai upaya, orasi dan juga diplomasi telah dilakukan. Bala bantuan dari Aliansi Jurnalis Independen (AJI) dan serikat buruh juga telah ditempuh. Namun, janji yang diberikan Surya Paloh sebagai pemilik Metro TV sekaligus ketua umum partai Nasional Demokrat ini, berakhir dengan surat PHK yang diberikan kepada Luviana. Sampai saat Film ini berhasil diputar, nasib ibu satu anak ini belum jelas.

Disisi lain, ada aksi jalan kaki Hari Suwandi dan Harto Wiyono yang memperjuangkan hak-hak korban lapindo yang ditujukan kepada perusahaan Bakrie. Selama perjalanan, dua ‘media ber­kepentingan’, bising memberitakan dengan angle yang kontradiktif. Metro dengan getol memberitakan bagaimana perjuangan Hari menuju Jakarta untuk memperoleh hak ganti rugi bagi warga siduardjo. DI TV sebelah, TV One juga tidak kalah gesitnya memberitakan dengan angle lain, yakni isu politisasi dan cari sensasi-nya Hari suwandi, sebagai upaya menjatuhkan pamor Bakrie dalam pilpres 2014. Hari yang awalnya menolak untuk diwawancarai TV One karena kesal atas pemberitaannya, sekonyong-konyong tampil di studio TV One dengan penyampaian maaf kepada TV One, terkhususnya Aburizal Bakhrie. Sampai saat film ini berhasil diputar, Hari tidak diketahui keberadaannya.

Setelah pemutaran film, Sofyardi Bachyul sebagai pemantik menyebut bahwa apa yang ditampilkan dalam film adalah sebuah realita yang melawan akal sehat, di luar logika, namun realita tersebut terus hidup dan berlangsung sampai sekarang. Begitu juga dengan Fitria Adona, ia menyatakan bahwa yang penting saat sekarang adalah adanya uji kompetensi wartawan. Bukan bermaksud me­rendahkan, hanya saja untuk mempertahankan idealisme, jurnalis perlu profesional dalam menjalankan uji kompetensi wartawan ini, "yang paling berkuasa dalam suatu surat kabar atau media adalah rapat redaksi. Bayangkan kalau hanya satu orang saja yang idealis dalam keredaksian, apa ia akan diikutkan dalam rapat redaksi?," tutur Fitri, Selasa, (19/2)

Hidayat, seorang jurnalis yang hadir waktu itu mengajukan solusi untuk diadakannya sebuahmedia watch, terutama untuk media lokal di Padang. Wartawan memang harus idealis dari awal, "harus siap lapar," ungkapnya. Menanggapi itu, Sofyardi Bachyul menyatakan bahwa seharusnya media watch diawasi dan diurus oleh orang-orang di luar keredaksian. Perlu orang-orang yang peduli dengan media dan kewartawanan sekarang, seperti kaum intelektual dan pakar komunikasi