Pertentangan sidang suksesi hingga penyegelan sekretariat Majelis Permusyawaratan Mahasiswa Keluarga Mahasiswa (MPM KM) menjadi catatan peristiwa yang mewarnai kisruh dan tanggapan berbagai kalangan terhadap MPM.
Kedaulatan negara mahasiswa Universitas Negeri Padang (UNP) yang biasa disebut Keluarga Mahasiswa (KM) memiliki lembaga tertinggi yang dipegang oleh Majelis Permusyawaratan Mahasiswa. Bentuk negara KM UNP yaitu federal yang dalam pasal 5 Undang-Undang Dasar (UUD) KM UNP Tahun 2019 disebutkan adanya negara bagian (fakultas). Dalam hal ini negara bagian pemerintahannya dijalankan oleh Badan Perwakilan Mahasiswa (BPM). Masing-masing negara bagian (fakultas) memiliki beberapa otonomi khusus dan pemerintah pusat yang mengatur beberapa keputusan yang bersifat nasional.
Pertentangan sidang suksesi
Melihat kembali pada sidang suksesi pemilihan ketua MPM dan sekretaris MPM pada 18 Oktober 2020 lalu, menimbulkan sejumlah penolakan dari berbagai BPM. Diantaranya yaitu BPM Fakultas Teknik (FT), BPM Fakultas Ilmu Keolahragaan (FIK), BPM Fakultas Ilmu Sosial (FIS), BPM Fakultas Ekonomi (FE), dan BPM Fakultas Pariwisata dan Perhotelan. Alasanya lantaran mereka tidak dilibatkan dalam sidang suksesi. "Ketua BPM FT dan fakultas lainnya tidak dilibatkan," ujar Anggara Islami Dasya Ketua BPM FT, Jumat (20/11/2020).
Menanggapi hal tersebut lebih lanjut, Anggara selaku Ketua BPM FT yang saat itu sulit dihubungi Ganto untuk dimintai wawanacara, akhirnya menjelaskan secara singkat lewat pesan WhatsApp jika terdapatnya koordinasi yang tidak berjalan baik antara MPM dengan BPM FT. Hal ini lantaran kurangnya sosialisasi UUD KM UNP Tahun 2019 oleh MPM. "Kurangnya sosialisasi dari MPM terkait UUD KM UNP yang telah disahkan di tahun 2019," ungkapnya saat dihubungi Ganto via WhatsApp, Rabu (21/4).
Sementara itu, pada sidang suksesi lalu ia mengungkapkan jika BPM FT tidak dilibatkan yang ketentuannya sudah diatur dalam UUD KM, bahwa ketua BPM adalah anggota MPM secara ex officio. Terkait seperti apa jelasnya hubungan yang tidak berjalan baik seperti diungkapnya, tidak dijelaskan lebih lanjut lantaran Anggara enggan membalas pesan lanjutan.
Tak jauh berbeda dengan BPM FT, Sekretaris Umum BPM FBS UNP, Siti Masrika juga mengungkapkan memang terdapat beberapa koordinasi lainnya yang kurang antara BPM FBS dengan MPM, seperti salah satunya adalah kurang berjalannya konsolidasi. "Beberapa ada seperti pemilu, sementara konsol itu kurang jalan. Mungkin MPM disibukkan persoalan internal ataupun universitas," terangnya, Jumat (7/5)
Komentar (0)