Hitam Putih, Kokarde dan Mitos Kebebasan Mahasiswa

Menjadi mahasiswa baru adalah momen yang konon paling dinanti setelah bertahun-tahun terjebak dalam sekolah yang penuh dengan tata tertib dan aturan berseragam yang tidak bisa diganggu gugat. Di saat lulus, kita membayangkan bisa bernafas lega karena lebih bebas mengekspresikan diri, belajar berpikir kritis, dan tumbuh sebagai manusia yang lebih dewasa serta mandiri. Setidaknya begitu iklan "dunia perkuliahan" terdengar di telinga kita. Tapi tampaknya, ekspektasi itu terlalu naif. Bagi sebagian orang, mimpi tentang kebebasan justru berubah menjadi realitas yang agak absurd, yakni dari SMA langsungupgradeke kampus yang masih menyayangi tradisi berseragam. Bedanya, di kampus versi premium edition. Seragam hitam putih lengkap dengan kokarde yang tergantung sebagai bonus aksesori. Selamat datang di dunia mahasiswa, tempat kebebasan dipromosikan, tapi masih harus dicek dulu siapa yang menyetujuinya.

Patut diberi apresiasi tinggi kepada pihak yang menggagas aturan ini. Jujur saja, tidak sembarang orang punya kemampuan membuat sebuah peraturan yang tidak tertulis, tidak resmi, tidak dikonsultasikan, dan tidak dirapatkan, tetapi bisa terasa seperti undang-undang resmi negara. Tapi meski begitu, melanggarnya bisa dianggap dosa sosial. Hebat ya? Itu adalah skill kepemimpinan yang luar biasa. Bahkan mungkin bisa menjadi materi pelatihan khusus kalau mau dijual ke organisasi kampus yang lain. Bayangkan, hanya melalui instruksi informal, sebuah kebijakan bisa teraplikasi layaknya peraturan kampus yang memiliki stempel dan tanda tangan.Wow,luar biasa sekali. Sungguh,senior leadership skill without legal basis.

Aturan lucu ini bahkan tidak berlaku untuk seluruh mahasiswa baru. Hanya beberapa jurusan saja yang diwajibkan, diantaranya Pendidikan Sejarah dan Pendidikan Ilmu Pendidikan Sosial (IPS). Seolah-olah kami yang berada di jurusan tertentu dianggap lebih membutuhkan "kesetaraan outfit" daripada mahasiswa lain.

Alasan yang diberikan pun terdengar mulia, yakni agar mudah dikenali. Pertanyaannya sederhana. Siapa yang perlu mengenali? Dosen? Mereka saja tidak terlalu menuntut aturan itu. Kampus? Tidak ada edaran. Entah sejak kapan kampus bertransformasi menjadi ajang identifikasi visual, bukan pengembangan ilmu. Seolah-olah, tanpa seragam hitam putih dan kokarde, mahasiswa baru akan kelihatan seperti makhluk gaib yang sulit dibedakan dengan manusia biasa. Apa jangan-jangan kebutuhan identifikasi ini hanya penting bagi pihak yang merasa lebih tinggi hierarki sosialnya?

Dan mari kita bahas hal yang paling "seniat itu" kokarde. Di beberapa organisasi besar, kokarde digunakan sebagai simbol penanda kerja, upacara resmi, atau tugas lapangan. Tapi di sini? Dipakai kuliah harian. Bahkan di hari ketika kita hanya duduk mendengarkan penjelasan tentang teori pembelajaran di kelas. Seakan-akan tanpa benda kecil yang dikalungkan itu, mahasiswa baru akan lenyap dan hilang dalam sekejap. Wow, kokarde ternyata se-sakti itu, ya?

Namun, kita tidak boleh menilai terlalu cepat. Kita juga harus mengakui bahwa aturan ini memberi banyak manfaat. Misalnya, mahasiswa baru akan belajar banyak tentang keseragaman, meskipun dunia dewasa justru menuntut kemampuan tampil berbeda. Mereka juga akan belajar tentang kepatuhan, meskipun kelak dalam dunia profesional, kreativitas justru lebih dihargai. Mereka juga akan belajar tentang mengikuti tradisi tanpa mengkritisi, meskipun kesadaran kritis adalah salah satu tujuan utama pendidikan tinggi.Dan jangan lupapoin yang paling penting. Aturan ini bisa melatih mahasiswa baru agar tidak membantah aturan yang dibuat tanpa urgensi yang jelas. Persiapan yang sangat matang untuk hidup di negara yang katanya menganut sistem demokrasi namun berbau komunis ini.

Di sisi lain, mari kita bahas efek samping yang mungkin terjadi. Pertama, pemborosan biaya. Tidak semua mahasiswa datang dari keluarga yang isi lemarinya seperti butik dengan rekening BCA Prioritas. Bayangkan, para maba setidaknya mengeluarkan uang Rp.100.000 hingga Rp.200.000 hanya karena aturan yang dibuat-buat ini. Bung, itu bukan jumlah yang sedikit!

Kedua, kebebasan berekspresi yang terkunci layaknya konten ekslusif di Instagram.Kuliah adalah masa di mana kita belajar menemukan identitas diri, termasuk dalam cara berpakaian. Tapi jika setiap hari harus tampil seperti papan catur berjalan, bagaimana mahasiswa bisa berkembang menjadi pribadi yang percaya diridi lingkungan kampus? Rasanya tidak adil melihat maba jurusan lain yang leluasa memakai pakaian yang mereka inginkan. Tidak ada embel-embel "biar rapi, biar semua sama rata, biar tidak ada adu outfit. Kalau alasannya klise begitu, bukankah baju casualyang sopan dan rapi juga bisa memenuhi fungsi itu?

Kita bahas sedikit fenomena menarik lainnya, yaitu aturan 5S: senyum, salam, sapa, sopan, santun. Nilainya mulia, tujuannya luhur, maknanya indah. Andai saja benar-benar dilakukan dua arah. Sayangnya, di beberapa kasus, nilai ini berubah menjadi nilai evaluasi sepihak dengan standar yang hanya tajamke bawah, tidak ke atas, apalagi ke samping. Bagaimana mungkin mahasiswa baru dituntut untuk bersikap sempurna, sementara beberapa senior tidak menampilkan standar yang sama? Sangat teramat aneh.

Ironisnya, kampus yang seharusnya menjadi ruang merdeka berubah menjadi panggung peran sosial yang dibuat-buat. Kita lebih sibuk mengurus masalah identitas dan imageangkatan daripada mengembangkan budaya diskusi, critical thinking,kemampuan akademik, ataupun pencarian jati diri. Kita sedang menuntut ilmu untuk masa depan, bukan untuk memenangkan lomba siapa paling patuh pada tradisi yang bahkan tidak jelas asal-usulnya.

Lalu, apakah aturan seragam hitam putih dan kokarde ini harus dihapus? Belum tentu. Bukan seragam atau kokarde-nya yang menjadi masalah. Yang dipersoalkan adalah alasan, konteks, relevansi, dan proporsinya.

Seragam hitam putih tetap pantas, tetap elegan, tetap bergengsi. Tidak ada yang menolak jika itu dipakai untuk acara resmi, seminar penting, foto formal, atau pengenalan almamater. Tetapi ketika aturan itu dipaksakan bagi mahasiswa baru (yang jurusannya menerapkan aturan ini) pada setiap hari kuliah, tanpa adanya urgensi akademikdan hanya demi identifikasi, maka yang terjadi bukan pembinaan, melainkan pembiasaan tunduk tanpa berpikir.

Jika benar kampus adalah ruang intelektual, maka izinkan mahasiswa memilih pakaian sopan yang mereka inginkan. Sebab kerapian tidak hanya bisa lahir dari aturan. Ia juga bisa tumbuh dari kesadaran, rasa hormat, dan pemahaman diri. Lagi pula, kampus bukan tempat menyamaratakan, tapi tempat mengembangkan karakter. Mahasiswa bukan lagi anak-anak yang perlu dikontrol. Dan menjadi senior bukan tentang memerintah, tetapi tentang menjadi teladan bagi adik-adiknya. Jika ingin dihormati di lingkungan akademik, maka berhentilah memaksakan tradisi yang justru mengkerdilkan pikiran. Karena kecerdasan tidak pernah diukur dari pakaian, melainkan dari cara berpikir, berbicara, dan menentukan jati diri.