Sampah di Objek Wisata, Tanggung Jawab Siapa?

Biasanya, Masyarakat Indonesia terutama generasi milenial dan gen Z menjadikan pariwisata sebagai salah satu media stress release yang wajib masuk dalam agenda akhir pekan. Masyarakat datang ke objek wisata untuk mencari pemandangan yang indah. Membawa kamera untuk mengabadikan momen, mengajak keluarga, eksplorasi ragam kuliner, menikmati udara segar, lalu pulang membawa foto dan kenangan untuk diunggah ke media sosial. Tetapi ada sesuatu yang sering tertinggal setelah kita pulang yaitu sampah. Botol plastik di pinggir jalan. Gelas sekali pakai berserakan di fasilitas umum. Bungkus makanan di antara rerumputan. Jumlahnya mungkin tidak selalu banyak. Namun cukup untuk mengganggu satu hal yang paling penting dalam sebuah destinasi, yaitu pengalaman yang menyenangkan.

Ketika melihat kondisi seperti itu, reaksi kita biasanya cepat. Wisatawan disalahkan karena tidak menjaga kebersihan. Namun stigma tersebut tidak sepenuhnya salah. Wisatawan yang membawa botol minuman, makanan, atau kemasan sekali pakai tentu bertanggung jawab atas sampah yang dihasilkannya. Tidak ada alasan untuk membuang sampah sembarangan. Namun, ketika sampah terus muncul dan menjadi persoalan berulang di sebuah destinasi, apakah masalahnya masih sekadar perilaku wisatawan?

Sampah berserakan di tangga objek Wisata Gunung Padang

Penulis rasa tidak semudah itu untuk mengambil sebuah kesimpulan dari sebuah permasalahan yang muncul, destinasi wisata bukan ruang kosong yang hanya berisi wisatawan. Di dalamnya ada pengelola, pedagang, pelaku usaha, masyarakat lokal, petugas kebersihan, pemerintah, fasilitas, aturan, dan sistem pengangkutan. Semua bagian tersebut membentuk sebuah ekosistem. Karena itu, ketika sampah terus muncul, kita seharusnya tidak hanya bertanya, "Siapa yang membuang?". Kita juga perlu bertanya, "Mengapa sistem di sebuah destinasi belum mampu mengelola sampah yang muncul dari aktivitas wisatawan?" Dua pertanyaan tersebut menghasilkan cara pandang yang berbeda. Pertanyaan pertama mencari pelaku, Pertanyaan kedua mencari persoalan.

Sumatera Barat sedang berusaha memperkuat sektor pariwisatanya. Data Badan Pusat Statistik mencatat jumlah perjalanan wisatawan nusantara tujuan Sumatera Barat sepanjang 2025 mencapai 22,3 juta perjalanan. Angka tersebut meningkat 16,51 persen dibandingkan tahun 2024. Angka tersebut tentu menggembirakan bagi sektor pariwisata, tetapi setiap pertumbuhan memiliki konsekuensi.

Semakin banyak orang datang, semakin banyak pula makanan yang dikonsumsi, kemasan yang digunakan, fasilitas yang dipakai, dan sampah yang berpotensi dihasilkan. Di sinilah kita perlu sedikit mengubah cara berpikir. Kita sering bertanya bagaimana mendatangkan lebih banyak wisatawan. Kita jarang bertanya apakah destinasi kita sudah siap menerima mereka. Kesiapan itu bukan hanya soal hotel, restoran, parkir, jalan, atau atraksi. Ada satu hal yang jauh lebih sederhana tetapi sering luput,yaitu kemampuan destinasi mengelola konsekuensi dari keramaian itu sendiri.

Pada Juni 2021, terjadi sebuah fenomena yaitu keluhan warga Alahan Panjang mengenai tumpukan sampah di sekitar kawasan wisata Danau Diatas. Sampah dilaporkan menumpuk di pinggir jalan dekat kawasan wisata dan terdiri atas sampah basah serta plastik. Warga saat itu meminta agar pemerintah tidak hanya menyediakan tempat penumpukan, tetapi juga membangun pengelolaan sampah yang lebih baik.

Beberapa tahun kemudian, persoalan serupa kembali menjadi perhatian penelitian. Dalam penelitian yang diterbitkan pada 2025 oleh Islamiyenti, Nefilinda, dan Rozana Eka Putri menemukan bahwa persoalan sampah di kawasan wisata tepian Danau Diatas meningkat terutama pada akhir pekan dan musim liburan. Sampah yang dominan antara lain plastik, botol, kemasan makanan, dan sampah organik. Penelitian tersebut juga menunjukkan bahwa persoalan pengelolaan sampah tidak hanya berkaitan dengan kesadaran pengunjung. Keterbatasan fasilitas dan koordinasi antarinstansi turut menjadi persoalan dalam pengelolaan sampah kawasan wisata. Artinya, persoalan sampah di destinasi wisata tidak selalu selesai hanya dengan mengatakan bahwa wisatawan harus lebih sadar. Ada persoalan sistem yang juga perlu dibicarakan.

Ada perbedaan antara membersihkan sampah dan mengelola sampah. Membersihkan berarti mengambil sesuatu yang sudah berserakan, sedangkan mengelola berarti memikirkan seluruh proses sejak sampah itu muncul sampai ke mana akhirnya dibawa. Dalam sebuah destinasi wisata, pengelolaan seharusnya dimulai bahkan sebelum wisatawan datang. Apakah tempat sampah tersedia? Apakah lokasinya sesuai dengan pola pergerakan pengunjung? Apakah sampah dipilah? Siapa yang bertanggung jawab mengangkutnya? Seberapa sering pengangkutan dilakukan? Dan pertanyaan lainnya yang mungkin berkaitan dengan teknis. Tetapi justru persoalan teknis seperti inilah yang menentukan apakah sebuah destinasi mampu bertahan dalam jangka panjang.

Kampanye "jangan buang sampah sembarangan" tetap diperlukan. Namun kampanye saja tidak cukup untuk mengatasi permasalahan ini. Kita tidak bisa meminta orang disiplin membuang sampah jika fasilitasnya tidak memadai. Kita juga tidak bisa terus menyalahkan wisatawan jika sistem pengangkutan tidak mampu mengikuti lonjakan aktivitas wisata. Sebaliknya, fasilitas yang lengkap juga tidak otomatis menyelesaikan persoalan jika perilaku pengunjung tetap buruk, keduanya harus berjalan bersama.

Pertanyaan siapa yang sebenarnya bertanggung jawab, akhirnya membawa kita pada jawaban yang mungkin tidak sesederhana yang kita inginkan.Wisatawan bertanggung jawab atas sampah yang mereka hasilkan.Pelaku usaha bertanggung jawab terhadap sampah dari aktivitas usahanya.Pengelola destinasi bertanggung jawab menyediakan sistem dan fasilitas yang memadai.Masyarakat lokal memiliki kepentingan sekaligus tanggung jawab menjaga lingkungan tempat mereka hidup.Pemerintah memiliki peran dalam membuat aturan, menyediakan infrastruktur, mengawasi, mengoordinasikan, dan memastikan sistem berjalan.Jadi, jawabannya bukan memilih satu pihak.

Tetapi jangan pula menggunakan istilah "tanggung jawab bersama" untuk mengaburkan tanggung jawab masing-masing. Tanggung jawab bersama bukan berarti semua orang bertanggung jawab atas segala hal. Justru setiap pihak harus memiliki peran yang jelas. Wisatawan tidak bisa membuang sampah sembarangan dengan alasan pemerintah menyediakan petugas kebersihan. Pemerintah juga tidak bisa menyelesaikan persoalan hanya dengan memasang papan larangan. Pengelola destinasi tidak cukup mengandalkan petugas kebersihan. Pedagang juga tidak dapat menganggap sampah sebagai urusan pemerintah karena mereka sudah membayar retribusi. Semua memiliki kewajiban yang berbeda. Dan semuanya saling berkaitan.

Ada satu hal yang mungkin perlu kita evaluasi dalam cara kita membicarakan keberhasilan pariwisata. Kita terlalu mudah menganggap ramainya destinasi sebagai keberhasilan. Antrean kendaraan menjadi tanda bahwa wisatawan datang. Restoran penuh dianggap sebagai pertumbuhan ekonomi. Hotel terisi dianggap sebagai keberhasilan promosi. Semua itu memang penting, tetapi keberhasilan pariwisata tidak seharusnya hanya diukur dari berapa banyak orang yang datang. Kita juga perlu melihat apa yang terjadi setelah mereka datang. Apakah lingkungan tetap terjaga? Apakah masyarakat lokal memperoleh manfaat? Apakah kualitas pengalaman wisatawan tetap terjaga? karena wisatawan sebenarnya tidak datang untuk melihat tempat sampah. Mereka datang untuk menikmati apa yang ada di sekitarnya. Jika lingkungan yang menjadi daya tarik itu rusak akibat aktivitas wisata, maka persoalannya bukan lagi sekadar kebersihan. Kita sedang berbicara tentang keberlanjutan destinasi.

Kita tidak perlu memilih antara pariwisata dan lingkungan. Kita juga tidak perlu menganggap wisatawan sebagai musuh lingkungan. Yang dibutuhkan adalah cara pandang yang lebih dewasa. Wisatawan perlu bertanggung jawab, pengelola perlu bekerja, pelaku usaha perlu ikut menanggung dampak aktivitas ekonominya, masyarakat perlu dilibatkan. Dan pemerintah perlu memastikan seluruh sistem berjalan.

Pariwisata yang baik bukan sekadar pariwisata yang mampu mendatangkan orang. Pariwisata juga harus mampu mengelola akibat dari kedatangan orang tersebut. Karena itu, mungkin sudah waktunya pertanyaan tentang sampah di destinasi wisata kita ubah. Bukan lagi sekadar:

"Siapa yang membuang sampah ini?" Tetapi: "Mengapa destinasi ini belum memiliki sistem yang cukup kuat untuk mencegah, mengurangi, dan mengelola sampah tersebut?"

Pertanyaan pertama membuat kita sibuk mencari kesalahan. Pertanyaan kedua memaksa kita memperbaiki sistem. Pada akhirnya, wisatawan akan pulang. Foto akan tersimpan di telepon.

Cerita perjalanan akan selesai. Tetapi masyarakat lokal tetap tinggal di sana. Mereka yang akan melihat sungai yang sama, danau yang sama, pantai yang sama, jalan yang sama, dan lingkungan yang sama setiap hari. Karena itu, ketika kita membicarakan pariwisata, jangan hanya bertanya berapa banyak wisatawan yang datang, tanyakan juga: "Apa yang mereka tinggalkan setelah pulang?" Jika jawabannya adalah pengalaman, cerita, dan manfaat ekonomi, kita sedang membangun pariwisata yang memberi nilai. Tetapi jika yang tertinggal justru sampah, mungkin yang perlu kita benahi bukan hanya perilaku wisatawan, mungkin cara kita mengelola pariwisata yang perlu dipertanyakan.