Menteri Keuangan Berganti, Persoalan Ekonomi Menanti

Suahasil Nazara resmi dilantik sebagai Menteri Keuangan oleh Presiden Prabowo Subianto pada 14 September 2026, menggantikan Purbaya Yudhi Sadewa. Dilansir dari laman Sekretariat Kabinet, Suahasil sebelumnya telah menjabat sebagai Wakil Menteri Keuangan sejak 2019 dan kembali menduduki posisi tersebut pada periode 2024-2026. Pergantian tersebut mungkin hanya membutuhkan waktu beberapa menit dalam sebuah prosesi pelantikan. Namun, tanggung jawab yang berada di balik jabatan tersebut tidak sesederhana pergantian nama dalam susunan kabinet. Di titik inilah persoalan sebenarnya dimulai. Pergantian menteri boleh saja menjadi keputusan politik dan administratif pemerintah, tetapi persoalan ekonomi tidak ikut berganti ketika seorang pejabat meninggalkan kursinya. Belanja tetap harus dikendalikan, subsidi tetap membutuhkan pembiayaan dan berbagai program pemerintah tetap membutuhkan anggaran.

Suahasil juga menyebutkan bahwa pergantian Menteri Keuangan bukan berarti perubahan arah kebijakan secara keseluruhan. Dilansir dari Reuters, dalam konferensi pers pertamanya sebagai Menteri Keuangan, Suahasil menegaskan pentingnya kesinambungan kebijakan fiskal dan mempertahankan proyeksi defisit APBN 2026 sebesar 2,85 persen terhadap Produk Domestik Bruto (PDB). Hingga akhir Agustus 2026, defisit tercatat Rp240,1 triliun atau sekitar 0,93 persen PDB, sementara penerimaan negara mencapai Rp2.055,6 triliun. Angka tersebut menunjukkan bahwa pekerjaan Menteri Keuangan tidak dimulai dari halaman nol.

Ada kebijakan yang sudah berjalan, target yang harus dicapai, serta keputusan-keputusan sebelumnya yang harus dilanjutkan atau dievaluasi Namun, bukan berarti semua kebijakan harus diteruskan tanpa evaluasi. Justru, pergantian pejabat dapat menjadi kesempatan untuk melihat kembali kebijakan yang sudah berjalan. Apakah penerimaan negara sudah optimal?, Apakah anggaran yang besar telah memberikan dampak yang sebanding bagi masyarakat? Pertanyaan tersebut menjadi penting karena APBN pada akhirnya bukan sekadar angka yang dibahas di ruang rapat pemerintah. Di balik angka penerimaan negara terdapat pajak dan sumber pendapatan lainnya. Di balik angka belanja terdapat pembangunan, pendidikan, kesehatan, subsidi, bantuan sosial, dan berbagai kebutuhan masyarakat.

Dilansir dari ANTARA, Direktur NEXT Indonesia Center Herry Gunawan menyebut sedikitnya terdapat empat point penting yang harus diperhatikan Suahasil, yaitu kredibilitas RAPBN, hubungan dengan pemangku kepentingan, kondisi internal organisasi, serta kualitas teknokrasi dalam pengambilan kebijakan. Salah satu perhatian yang disorot adalah bagaimana target penerimaan negara tidak justru berubah menjadi tekanan bagi perekonomian. bagian ini menjadi hal yang paling penting.

Negara memang membutuhkan penerimaan yang besar untuk membiayai pembangunan. Namun, mengejar penerimaan tidak boleh hanya dilihat dari seberapa besar angka yang masuk ke kas negara. Pemerintah juga perlu memperhatikan kemampuan masyarakat dan dunia usaha untuk memenuhi kewajibannya. Begitu pula dengan belanja negara. Besarnya anggaran tidak otomatis menunjukkan keberhasilan sebuah kebijakan. Anggaran yang besar tetapi tidak tepat sasaran justru dapat menjadi persoalan baru. Tantangan lainnya adalah menjaga defisit tetap terkendali.

Suahasil juga menegaskan bahwa pemerintah tetap menggunakan batas 3 persen dari PDB sebagai batas maksimum defisit APBN sesuai Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara. Pergantian Menteri Keuangan juga berlangsung ketika pemerintah memiliki berbagai target ekonomi untuk. Pada Tahun 2027, pemerintah akan menetapkan target pertumbuhan ekonomi sebesar 6 persen, lebih tinggi dibandingkan target APBN 2026 sebesar 5,4 persen. Target tersebut tentu membutuhkan kebijakan fiskal yang mampu mendorong pertumbuhan tanpa mengabaikan kesehatan keuangan negara. di sinilah tantangan terbesar Suahasil. Bukan sekadar mempertahankan angka defisit, bukan pula hanya memastikan penerimaan negara meningkat, tetapi bagaimana menyeimbangkan berbagai kepentingan tersebut.

Masyarakat juga perlu ditempatkan sebagai bagian penting dalam pembicaraan mengenai APBN. Setiap kebijakan ekonomi pada akhirnya memiliki dampak terhadap kehidupan sehari-hari. Karena itu, kepercayaan publik terhadap pengelolaan keuangan negara tidak cukup dibangun melalui pergantian figur. Kepercayaan lahir dari transparansi, konsistensi kebijakan, kualitas belanja, serta kemampuan pemerintah menjelaskan kepada masyarakat ke mana uang negara diarahkan. Menteri boleh berganti. Namun, persoalan ekonomi tetap berada di tempat yang sama. Penerimaan negara masih harus diperkuat, belanja masih harus diawasi, defisit masih harus dikelola, dan pertumbuhan ekonomi masih harus diupayakan. Pergantian menteri seharusnya tidak berhenti sebagai pergantian kursi, tetapi menjadi momentum untuk memastikan bahwa pengelolaan keuangan negara semakin terbuka, terukur, dan berpihak pada kepentingan masyarakat luas.