Menyelami Kompleksitas Program Susu Gratis dan Intoleransi Laktosa pada Anak

Salah satu program populer dalam memenangkan Pemilu adalah penyediaan program makan siang dan susu gratis yang dicanangkan oleh Prabowo-Gibran. Secara genetik, prevalensi intoleransi laktosa menyentuh angka 90% pada penduduk yang tinggal di Asia, sehingga rancangan Paslon 02 bukanlah program yang dapat diimplementasikan dengan baik, apalagi dalam mendongkrak kualitas gizi anak sekolah dan Sumber Daya Manusia (SDM).

Program andalan yang disampaikan Prabowo-Gibran dalam kampanye-kampanyenya ini justru memberikan keambiguitas yang cukup signifikan dalam fungsi dan penerapannya.

Intoleransi laktosa terjadi akibat tubuh yang kekurangan tingkat enzim sehingga tidak mampu mencerna laktosa yang dikonsumsi dari produk-produk olahan susu.

Hal ini kemungkinan disebabkan oleh tradisi atau budaya Indonesia yang cenderung lebih sering meminum teh, kopi, dan jamu berdasarkan letak geografis dan ketersediaan rempah-rempahnya.

Dikonfirmasi langsung dari Gizi lulusan Fakultas Kedokteran (FK) Universitas Tarumanegara, Dr. Tan Shot Yen, ia menegaskan bahwa anak yang berusia di atas dua tahun tidak lagi memerlukan tambahan asupan susu sesuai WHO.

Tentu, program ini dinilai menjadi kurang efektif dan tidak tepat sasaran. Berbanding terbalik dengan harapan-harapan yang telah digembar-gemborkan sebelumnya.

Semua bayi biasanya dapat mencerna laktosa, tetapi kemampuan tersebut akan berkurang setelah mereka berhenti menyusu. Intoleransi laktosa berkaitan dengan kondisi klinis dengan gejala khas, seperti ruam di kulit, pembengkakan bibir dan sekitar mata, muntah, hingga batuk-pilek. Gejala dari intoleransi laktosa dapat muncul dari 30 menit hingga 2 jam setelah mengonsumsi produk olahan susu.

Lalu, siapa yang akan diuntungkan dalam program susu gratis ini? Program semacam ini bukan solusi dari berbagai permasalahan di Indonesia. Namun, dapat menambah masalah baru akibat sistem pemerintahan yang belum siap menghadapi hal-hal yang akan terjadi.

Selain menjadi program yang rentan untuk dikorupsi, jaminan bahwa semua anak akan mendapatkan susu gratis, bagaimana teknis dan kendala logistik serta vendor sumber bahan, hingga anak-anak yang alergi dengan makanan yang menganduk laktosa menjadi poin penting yang perlu disoroti.

Program ini tidak menjadi titik untuk pengentasan gizi buruk dan stunting, justru menjadi masalah dalam perbaikan gizi jika penerapannya melenceng dari anjuran Kementerian Kesehatan. Bisa dibilang, program susu gratis ini tidak tepat sasaran.

Kenyataannya, tidak sedikit masyarakat Indonesia yang mengidap Intoleran Laktosa. Masyarakat tidak menilai program ini sebagai bantuan. Subsidi sembako, barang kebutuhan hingga BBM lebih diperlukan masyarakat ketimbang segelas susu.

Perbaikan kualitas nutrisi seharusnya dilakukan sejak 1000 hari pertama kehidupan anak, yaitu sejak terjadinya kehamilan.

Melalui program susu gratis, anak-anak yang berisiko lebih besar mengalami intoleran laktosa, termasuk yang tidak menyadari bahwa dirinya seorang mengidap intoleran laktosa lebih rentan untuk terserang penyakit.

Seharusnya, penting untuk pemerintah dapat menyediakan layanan konsultasi dengan dokter atau ahli gizi pada tiap-tiap sekolah yang akan menjalankan program ini. Pemahaman terhadap hal-hal seperti ini penting untuk mendapatkan tata laksana yang optimal.