Ganto.co – Diskusi Ekologi Sumatra Barat (Sumbar) sebagai reaksi terhadap bencana ekologi yang menimpa Sumbar berhasil diselenggarakan di Pustaka Steva, Kota Padang, pada Kamis (4/12).
Diskusi yang mengangkat tema "Bencana atau Keserakahan" ini dihadiri oleh berbagai tokoh publik dan masyarakat umum.
Brian, salah satu peserta diskusi, mewakili pertanyaan banyak orang terkait status bencana di Sumatra Barat yang sampai saat ini masih belum dikategorikan sebagai bencana nasional. Dalam dialog terbuka ini, berbagai narasumber satu per satu mengutarakan pandangannya terhadap status bencana Sumbar yang tengah ramai diperbincangkan publik.
Sutan Varel Oriano, Sekretaris Komisi II Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Sumbar, menyebutkan pemerintah pusat saat ini tengah berusaha memaksimalkan bantuan kepada seluruh daerah terdampak di tiga provinsi, yakni Aceh, Sumatra Utara, dan Sumatra Barat. Menurutnya, bencana yang terjadi, khususnya di Sumbar, saat ini memang sudah masuk dalam kategori luar biasa.
"Dalam pandangan saya, pemerintah pusat sudah memang harus menetapkan status tanggap darurat. Namun, terkadang karena banyak kebutuhan-kebutuhan lainnya, sistem kita tidak bisa memenuhi," tuturnya.
Ketua Divisi Penguatan Kelembagaan dan Hukum Lingkungan Wahana Lingkungan Hidup Indonesia (WALHI) Sumbar, Tommy Adam, menjelaskan beberapa kategori bencana.
Bencana lokal merupakan bencana yang terjadi di suatu desa atau di satu kabupaten. Jika bencana terjadi di dua kabupaten, bencana tersebut bisa dikategorikan sebagai bencana provinsi. Selanjutnya, bencana yang terjadi di suatu provinsi atau lintas provinsi dapat dikategorikan sebagai bencana nasional, dengan catatan terdapat ketidaksanggupan pemerintah daerah provinsi untuk menanggulangi bencana tersebut.
"Jika tidak sanggup, pemerintah provinsi bisa bersurat ke Presiden bahwa mereka tidak sanggup menanggulangi. Ini salah satu langkah yang bisa dilakukan untuk meningkatkan status bencana," jelasnya.
Selanjutnya, Direktur Lembaga Bantuan Hukum (LBH) Padang, Diki Rafiqi, menyampaikan pandangan lain terhadap status bencana nasional ini. Dirinya menilai bahwa pemerintah sedari awal memang tidak ingin mengangkat status bencana sebagai bencana nasional, murni karena persoalan politik dan ekonomi.
"Karena saya merasa, mungkin dana kita sudah habis oleh Danantara ini. Selain itu, Presiden kita saat ini kayaknya lebih banyak pencitraan," ungkapnya
Komentar (0)