Konflik yang terjadi di Papua telah menjadi isu besar terkait dengan kesejahteraan masyarakat dan integritas bangsa. Dibutuhkan partisipasi berbagai pihak dalam menyelesaikan konflik ini. "Khususnya partisipasi masyarakat sipil dan kalangan akademisi," ungkap Ketua Pelaksana Diskusi Publik, Eka Vidya Putra, pada acara yang dilaksanakan Pusat Kajian Sosial Budaya dan Ekonomi (PKSBE) Fakultas Ilmu Sosial UNP yang bekerja sama dengan Forum Akademisi untuk Papua Damai, Sabtu (1/10).
Melihat konflik yang terjadi di Papua saat ini, Pakar Konflik dari Universitas Parahyangan, I Nyoman Sudira, mengatakan konflik yang terjadi dan berkembang di Papua secara fundamental adalah realisasi dari sebuah fenomena internal. Ia mengatakan akar penyebabnya adalah emosi. Ia mencontohkan seperti kekecewaan rakyat Papua terhadap kenyataan yang sangat jauh dari harapan mereka.
Tak hanya itu, ungkapan ketakutan juga menjadi salah satu pemicu konflik yang kian berkembang di Papua. Ungkapan ketakutan itu terlihat dari sikap masyarakat Papua yang takut akan posisi mereka semakin tercabut dari akses ekonomi karena semakin banyaknya pendatang, ketakutan akan terulangnya respon kekerasan melalui aparat. Ia mencontohkan operasi militer di Kabupaten Jayawijaya dan operasi tumpah yang memakan banyak korban dari kalangan papua sendiri. "Sebagai sebuah trauma buruk atas kekerasan yang dilakukan oleh TNI," terangnya pada diskusi publik dengan tema Mendorong Partisipasi Masyarakat Sipil untuk Menggagas Dialog Papua-Jakarta Demi Terwujudnya Papua Tanah Damai di Ruang Sidang pascasarjana UNP.
Di akhir materinya, Nyoman menyampaikan tiga hal dalam penyelesaian konflik. Pertama, TNI/ABRI sebagi aparat yang berada di Papua harus tahu duduk permasalahan yang ada, sehingga tidak ada lagi konflik yang terjadi. Kedua, pemerintah harus memaksimalkan potensi masyarakat asli, dan menentukan mekanisme dalam upaya penyelesaian konflik, seperti mengadakan dialog antara Jakarta dan Papua. Ketiga, dibutuhkan peran serta masyarakat sipil dan kaum akademisi untuk dalam upaya mendamaikan Papua. "Kita harus ikut merasakan apa yang telah dialami saudara kita di Papua," tutupnya.
Pada materi yang disampaikan Pakar Sejarah dari UNP, Prof. Mestikan Zed, masalah yang terjadi di Papua merupakan refleksi terhadap sejarah kegagalan dalam proses integrasi bangsa. Dalam kasus ini, persaingan dengan pejabat-pejabat Indonesia dari Jakarta (Jawa) sejak zaman penjajahan Belanda menimbulkan frustasi elit lokal, sehingga menimbulkan resistensi. Ia juga menyampaikan pembangunan ekonomi dan pemerintahan yang timpang semakin memperkuat perasaan masyarakat Papua diperlakukan tidak adil dan ini diperparah pula oleh fakta bahwa semakin banyaknya pendatang luar ke Papua yang menguasai kehidupan ekonomi dan politik.
Komentar (0)