Ini Peraturan Menristek Dikti tentang Gelar Doktor Kehormatan

Universitas Negeri Padang (UNP) memberikan gelar Doktor Kehormatan kepada Presiden Republik Indonesia (RI), Megawati Soekarnoputri. Meski demikian, masih terdapat sejumlah pihak yang mempertanyakan bahkan mendesak UNP untuk membatalkan rencana tersebut. Sebenarnya, bagaimana peraturan terkait penganugerahan gelar Doktor Kehormatan ini?

Pemerintah RI melalui Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi (Menristek Dikti) sebenarnya telah mengeluarkan peraturan terkait penganugerahan gelar Doktor Kehormatan. Peraturan tersebut ditetapkan di Jakarta pada 12 Oktober 2016 oleh Menristek Dikti, Mohamad Nasir.

Berdasarkan Permenristek Dikti Pasal 1 dijelaskan bahwa gelar Doktor Kehormatan merupakan gelar kehormatan yang diberikan oleh perguruan tinggi yang memiliki program doktor dengan peringkat terakreditasi A atau unggul kepada perseorangan yang layak memperoleh penghargaan berkenaan dengan jasa-jasa yang luar biasa dalam ilmu pengetahuan dan teknologi (Iptek) dan/atau berjasa dalam bidang kemanusiaan.

Pada Pasal 2 Ayat 1 dijelaskan bahwa perguruan tinggi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 menyelenggarakan program doktor yang terkait dengan jasa dan/atau karya calon penerima gelar doktor kehormatan. Selanjutnya, pada Pasal 2 Ayat 3 dijelaskan bahwa tata cara dan syarat pemberian gelar Doktor Kehormatan diatur oleh masing-masing perguruan tinggi.

Kemudian, pada Pasal 3 dijelaskan bahwa gelar Doktor Kehormatan yang selanjutnya disingkat Dr, (H.C), ditempatkan di depan nama penerima. Pasal 4 dijelaskan bahwa menteri dapat mencabut gelar doktor kehormatan apabila tidak memenuhi persyaratan berdasarkan peraturan menteri ini.

Pasal 5 menjelaskan bahwa, setelah Permenristek Dikti ini berlaku, Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 21 Tahun 2013 tentang gelar Doktor Kehormatan dicabut dan dinyatakan tidak berlaku. Kapan peraturan ini mulai berlaku? Hal tersebut dijawab pada Pasal 6, yaitu pada tanggal diundangkan. Peraturan ini diundangkan di Jakarta pada 18 Oktober 2016 oleh Direktur Jenderal (Dirjen) Peraturan Perundang-undangan Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia RI, Widodo Ekatjahjana.

Kemenristek Dikti melalui Dirjen Sumber Daya Iptek dan Teknologi, Ali Ghufron Mukti, memberikan izin kepada UNP untuk menganugerahkan gelar Doktor Kehormatan kepada Megawati. Berdasarkan surat bertanggal 10 Juli 2017 dan ditandangani Ali, Kemenristek Dikti menilai UNP memenuhi syarat sebagai perguruan tinggi yang berhak memberikan gelar Doktor Kehormatan.

Rektor UNP, Prof. Ganefri, Ph.D., saat jumpa pers di Ruang Senat Gedung Rektorat UNP, Senin (25/9), menjelaskan bahwa UNP adalah satu dari 52 perguruan tinggi di Indonesia yang berakreditasi A. UNP juga memiliki Program Doktor Ilmu Pendidikan yang berakreditasi A. Program doktor tersebut sesuai dengan gelar Doktor Kehormatan yang akan diberikan kepada Megawati.

Semasa menjabat sebagai presiden, Megawati berjasa melahirkan sejumlah kebijakan yang berpihak kepada pengembangan Sumber Daya Manusia, terutama di bidang pendidikan. Hal tersebut ditandai dengan lahirnya Undang-undang (UU) Nomor 20 Tahun 2013 mengenai Sistem Pendidikan Nasional.

"Jadi, kita tidak melihat Ibu Mega ini dari segi partai atau sebagainya, melainkan sebagai presiden waktu itu," kata Ganefri.

Sebelumnya, Forum Masyarakat Minangkabau menolak kedatangan dan penganugerahan gelar Doktor Kehormatan kepada Megawati. Aliansi Mahasiswa Peduli UNP juga membuat petisi online untuk menolak penganugerahan gelar Doktor Kehormatan tersebut. Ormawa se-UNP juga mengadakan diskusi terkait hal ini.