Ganto.co - Aksi demontrasi bertajuk "Gelap Gulita Pendidikan Indonesia" yang diselenggarakan oleh Aliansi Badan Eksekutif Seluruh Indonesia Sumatera Barat (BEM SI SB) di depan Kantor Dewan Perwakilan Rakyat (DPRD) Provinsi Sumatera Barat pada Kamis (12/2) bertujuan untuk meminta tanggapan langsung terkait tindak lanjut pemerintah pasca bencana alam yang terjadi di Sumatera Barat (Sumbar), Sumatera Utara (Sumut) dan Aceh pada akhir tahun 2025 silam, serta seruan terhadap pendidikan yang tidak diprioritaskan.
Lazuardi Erman, Ketua Komisi V DPRD Provinsi Sumbar mengatakan aktivis tanggap darurat bencana sudah terlaksana dengan baik dan sudah dilakukan sesuai dengan kewenangan masing-masing.
"Semua kegiatan tanggap bencana sudah terlaksanakan dengan baik dan tidak ada satu pun warga kita yang berada di pengungsian," ucapnya.
Kahfi Harahap, Presiden Mahasiswa (Presma) Universitas Putera Indonesia Yayasan Perguruan Tinggi Komputer (UPI YPTK), menyoroti keadaan SD N 05 Sumiso yang berada di Nagari Tanjung Balik Sumiso, Kecamatan Tigo Lurah, Kabupaten Solok, Provinsi Sumbar yang dinilai cukup memprihatinkan.
"SD N 05 Sumiso secara fasilitas sangat memprihatinkan, mereka belajar dengan duduk bersila dan hanya bermodalkan papan tulis saja," ungkapnya.
Ia juga menambahkan bahwa visi misi mengenai Indonesia Emas 2045 tidak akan terwujud jika pendidikan masih mengalami keterbelakangan.
"Bagaimana mereka bisa mencapai Indonesia Emas 2045, jika fasilitas pendidikan saja tidak mencukupi, contohnya kursi dan meja saja tidak ada," lanjutnya.
Kemudian ia juga berharap bahwa perlu ada perubahan terkait kondisi pendidikan yang memprihatinkan hari ini, sehingga tidak ada kejadian-kejadian yang tidak diinginkan yang berawal dari pendidikan yang tidak diperhatikan.
Nurfirman Wansyah, Wakil Ketua DPRD Provinsi Sumbar mengatakan bahwa untuk permasalahan kesejahteraan guru dan pendidikan tidak bisa hanya di provinsi, perlu partisipasi pusat untuk menanganinya.
"Untuk persoalan pendidikan tidak bisa hanya di provinsi, karena guru tidak terlepas pada pengangkatannya dari pusat, maka dari itu surat kita sudah sampai, tinggal bagaimana pusat menandatanganinya," ucapnya.
Sebagai penutup, ia juga mengatakan terkait dengan pembangunan infrastruktur pendidikan turut diperjuangkan, terlepas dari bencana alam yang telah terjadi dan dana untuk infrastruktur sudah diucapkan secara lisan.
"Dananya secara tertulis belum ada, namun secara lisan sudah di ucapkan untuk Sumbar sebesar Rp.2,7 Triliun untuk perbaikan berbagai infrastruktur yang ada, termasuk pendidikan," pungkasnya.
Komentar (0)