Ganto.co - Lembaga Bantuan Hukum (LBH) Padang memperingati 44 tahun berdirinya melalui kegiatan bertajuk "44 Tahun LBH Padang Menjaga Solidaritas Rakyat di Tengah Krisis Lingkungan Demokrasi dan Keadilan", Selasa (20/1), di Kantor LBH Padang, Ulak Karang, Padang Utara.
Direktur LBH Padang, Diki Rafiki, menyampaikan apresiasi kepada tamu undangan dan insan pers yang hadir. Dalam pidatonya, ia menegaskan bahwa peringatan tersebut tidak dimaksudkan sebagai seremoni belaka.
"Hari ini kita berkumpul bukan untuk seremoni, bukan untuk merayakan capaian, dan bukan pula untuk menenangkan diri dari laporan yang rapi. Kita berkumpul untuk membuka luka, menjemput pelaku, dan menggugat secara terbuka bagaimana hukum, kekuasaan, dan pembangunan bekerja di Sumatera Barat sepanjang 2025," ujarnya.
Diki mengungkapkan bahwa sepanjang tahun 2025 LBH Padang menangani sekitar 219 kasus. Menurutnya, jumlah tersebut bukan cerminan keberhasilan negara dalam menjamin keadilan.
"Angka ini bukan ukuran keberhasilan negara, melainkan indikator kegagalan negara dalam menjamin keadilan bagi warganya," tegasnya.
Anggota LBH Padang, Elvin Mahendra, menyoroti tantangan perjuangan masyarakat sipil yang dinilainya akan semakin berat ke depan. Ia menyebut menguatnya nuansa militerisme berpotensi mengekang supremasi sipil.
"Perjuangan masyarakat sipil akan semakin berat karena nuansa militerisme yang hari ini sangat mengekang supremasi sipil," katanya.
Elvin menambahkan, penegakan hukum saat ini cenderung bersifat represif. Ia menilai sejumlah kelompok masyarakat, terutama masyarakat adat, menjadi korban kriminalisasi, termasuk di wilayah Mentawai dan Pasaman Barat.
"Kriminalisasi itu tidak hanya dirasakan oleh masyarakat yang berada di tapak konflik, tetapi juga menyasar mereka yang mendampingi perjuangan di lapangan," tuturnya.
Kepala Internal LBH Padang, Safrida Anggraini, memaparkan perkembangan kelembagaan LBH Padang sepanjang 2025. Hingga akhir tahun, jumlah pengabdi bantuan hukum tercatat sebanyak 26 orang.
"Jumlah tersebut meningkat dibandingkan akhir 2024 yang berjumlah 19 orang," tutupnya.
Komentar (0)