Ganto.co - Masyarakat Jurnalis Lingkungan Indonesia (SIEJ) Simpul Sumatera Barat (Sumbar) mengadakan acara diseminasi Hasil Liputan Investigasi Kolaborasi dengan tema "Menyelamatkan Mentawai Dari Keserakahan". Berlangsung di Kantor AJI Padang, pada Jumat (26/9).
Liputan investigasi ini merupakan hasil kolaborasi enam media yaitu Langgam, Tempo, KBR, Mentawaikita, Ekuatorial dan Law-Justice melalui platform Depati Project. Film yang ditayangkan adalah behind the scene perjalanan Depati Project selama menginvestigasi kasus eksploitasi Pulau Sipora.
Aidil Ichlas, Strategi Komunikasi dan Kampanye Depati Project menjelaskan alasan memilih Pulau Sipora sebagai fokus dalam liputan investigasi tim ini.
"Pulau Sipora ini kecil, sangat rentan, ketika hutannya hilang airnya pun juga hilang. Sehingga masyarakat juga kehilangan segalanya. Oleh karena itu penting investigasi ini dilakukan untuk menyelamatkan Pulau Sipora," jelasnya sebelum masuk nonton bersama.
Markolinus Sagulu (Forum Mahasiswa Mentawai) sebagai pemantik diskusi mewakili masyarakat Mentawai, menjelaskan posisi pemuda Mentawai terhadap isu ini.
"Saya merasa tidak layak menjadi orang Mentawai kalau kasus di Pulau Sipora ini kami diamkan. Omong kosong Bupati Kepulauan Mentawai," jelasnya di masa diskusi.
Lebih lanjut, Indah dari Wahana Lingkungan Hidup Indonesia (Walhi) Sumbar, menjelaskan perkembangan kasus Pulau Sipora ini.
"Kami sudah mempelajari kasus ini, temuan kami menunjukkan berbagai cacat prosedural dalam proses izin PT SPS. Dokumen Amdalnya bahkan tidak menyertakan kajian mitigasi bencana, padahal Sipora adalah pulau kecil dengan tingkat kerentanan tinggi. Selain itu, tidak pernah ada sosialisasi menyeluruh kepada masyarakat. Dari temuan kami, ada tujuh desa yang secara tegas menolak rencana konsesi," jelasnya.
Yose Hendra, tim liputan yang turun melakukan investigasi menjelaskan situasi temuan di lokasi.
"Nama pemilik PT SPS, Haji Bahrial, sebelumnya sudah kerap muncul dalam sejumlah konflik agraria maupun pertambangan di Sumatera Barat, mulai dari kasus pertambangan di Sawahlunto hingga konflik lahan di Bidar Alam. Hal ini menambah kekhawatiran publik terhadap potensi masalah baru di Mentawai," ungkapnya di sesi diskusi.
Acara dilanjutkan dengan memberikan kesempatan kepada para hadirin untuk bertanya atau menceritakan pengalaman kepada forum diskusi.
Komentar (0)