Ganto - Kehadiran Tentara Nasional Indonesia (TNI) sebagai bagian dari kegiatan Pengenalan Kehidupan Kampus bagi Mahasiswa Baru (PKKMB) Fakultas Ilmu Keolahragaan (FIK) Universitas Negeri Padang (UNP) 2025 mendapat perhatian sejumlah mahasiswa. Kegiatan berlangsung pada 20–24 Agustus 2025, beberapa pihak menilai keterlibatan militer tidak selaras dengan tujuan akademik dan berpotensi menimbulkan bias "militerisasi".
KH, mahasiswa Fakultas Matematika dan Ilmu Pengetahuan Alam (FMIPA), mengatakan kampus harus menjadi ruang kebebasan berpikir dan berekspresi.
"Militer hadir sebagai bagian dari PKKMB FIK membuat kampus terasa dimiliterisasi dan mengingatkan pada sejarah represi terhadap mahasiswa. PKKMB seharusnya menjadi langkah awal mengenal dunia kampus, dan keterlibatan mereka idealnya selaras dengan tujuan itu," ujarnya.
FR, mahasiswa Fakultas Bahasa dan Seni (FBS), mempertanyakan relevansi keterlibatan militer dengan pengenalan kampus.
"PKKMB mestinya memperkenalkan lingkungan akademik, sistem perkuliahan, dan kehidupan mahasiswa. Tentara dan kampus punya kebutuhan yang berbeda. Meski disebut kemitraan edukatif, kehadiran militer tetap menimbulkan persoalan," katanya.
Lebih lanjut, FR juga mengaitkan hal ini dengan pengesahan UU TNI pada 20 Maret 2025 yang sempat menimbulkan penolakan publik.
Imelda Wahyuni, Ketua Umum UKM PHP Universitas Andalas, menekankan perlunya dasar hukum dan tujuan yang jelas sebelum TNI hadir di kampus.
"Apakah ada peraturan rektor yang mengatur pelibatan militer dalam kegiatan kampus? Apapun bentuk keterlibatan mereka, praktiknya tetap berorientasi pada pendidikan militer. Pertanyaannya, apa urgensinya bagi mahasiswa baru dan apa keluaran yang diharapkan?" ujarnya.
Imelda menilai kehadiran militer dalam orientasi berisiko mencederai marwah akademik.
"Mahasiswa baru seharusnya dikenalkan pada dinamika perkuliahan, organisasi, dan dunia intelektual. Kehadiran militer berpotensi mempersempit ruang demokrasi mahasiswa, yang seharusnya dilatih berpikir kritis, bukan sekadar patuh pada komando," pungkasnya.
Terakhir, tanggapan lain datang dari Rangga Zamahendra, mahasiswa Fakultas Ilmu Sosial dan Politik (FISIP) Universitas Andalas.
"Dengan masuknya militer ke kampus, kebebasan akademik terganggu. Itu sama saja mengkhianati semangat reformasi, yang tujuannya membebaskan masyarakat sipil untuk berpendapat dan berekspresi," tutupnya.
Hingga berita ini diterbitkan, pihak Ganto belum memperoleh tanggapan resmi dari BEM FIK UNP maupun panitia PKKMB.
Komentar (0)