Ganto.co - Unit Kegiatan Wadah Pengkajian dan Pengembangan Sosial Politik (UK-WP2SOSPOL) Universitas Negeri Padang (UNP) menggelar aksi menolak revisi Undang-Undang Tentara Nasional Indonesia (UU TNI) di depan Gedung DPRD Provinsi Sumatra Barat (Sumbar), Jumat (21/3). Dalam seruan yang digaungkan, mereka menuntut pengembalian militer ke barak dan menegaskan pentingnya supremasi sipil dalam demokrasi.
Aksi ini menjadi bagian dari gelombang penolakan yang berkembang di kalangan akademisi dan mahasiswa, yang mengkritik potensi perluasan peran TNI di luar tugas pertahanan. Dengan semangat perlawanan, UK-WP2SOSPOL menegaskan sikap mereka terhadap isu ini dalam diskusi dan aksi nyata di kampus.
Elsa Syafitri, Sekretaris Umum UK-WP2SOSPOL, menyatakan bahwa revisi UU TNI menimbulkan keresahan bagi banyak pihak, terutama dalam konteks demokrasi di Indonesia. Ia menyoroti potensi kembalinya dwifungsi ABRI, yang memungkinkan TNI memegang dua jabatan sekaligus di ranah sipil dan militer.
"Disahkannya revisi UU TNI ini tentu menjadi keresahan bagi kita semua. Dengan diberlakukannya kembali dwifungsi ABRI, TNI akan memiliki kewenangan di dua ranah, yang tentu berdampak besar bagi demokrasi di Indonesia," ujarnya.
Ia juga mengkhawatirkan bahwa perubahan ini dapat membawa Indonesia kembali ke masa kelam Orde Baru, di mana militer memiliki kendali besar atas pemerintahan sipil.
"Jika revisi UU TNI ini disahkan, kita akan kembali ke masa-masa kelam Orde Baru, di mana reformasi yang telah diperjuangkan dengan susah payah berisiko mati," tambahnya.
M. Rizki Ananda, Ketua Umum UK-WP2SOSPOL, menegaskan bahwa revisi UU TNI dapat berdampak signifikan pada masyarakat sipil. Salah satu kekhawatiran utama adalah mekanisme peradilan bagi anggota TNI yang melakukan pelanggaran.
"Pengesahan ini sangat berdampak pada masyarakat sipil. Jika TNI melakukan kesalahan, mereka akan diadili di pengadilan militer, bukan pengadilan negeri. Hal itu membuka peluang adanya permainan orang dalam," ujarnya.
Rizki juga menyoroti bagaimana negara-negara dengan pemerintahan militer cenderung mengekang kebebasan berpendapat, sesuatu yang bertentangan dengan prinsip demokrasi yang dianut Indonesia. Selain itu, aksi yang dilakukan UK-WP2SOSPOL juga bertujuan sebagai pengingat bagi masyarakat luas mengenai dampak revisi UU ini.
"Negara dengan pemerintahan militer membuat masyarakat terkekang dan tidak bebas berpendapat. Aksi teatrikal ini menjadi pengingat bagi pengguna jalan bahwa kita harus memperhatikan revisi undang-undang ini," tegasnya.
Komentar (0)