"Jika pembangunan yang dilakukan berbasis kelurahan, maka tidak akan ada lagi masyarakat yang menganggap pembangunan hanya dilakukan pada daerah pusat kota," ucapnya.
Terakhir, ia juga membahas masalah pedagang kaki lima (PKL) dalam pembangunan Kota Padang sebagai kota layak huni. Ia menyampaikan bahwa banyaknya jumlah PKL di Kota Padang adalah karena tidak pernah ada konsep kebijakan sensitif PKL.
"Masyarakat Kota Padang ini DNA-nya berjualan, dimana ada tempat-tempat baru yang dibuka pasti masyarakat kita akan berjualan. Maka gagasan saya adalah membangun kebijakan sensitif PKL, yaitu membangun tempat khusus PKL. Hal ini dilakukan agar tidak ada lahan-lahan kosong yang digunakan untuk berjualan dan agar kita bisa mengendalikan jumlah PKL agar tidak membludak," tutupnya.
Komentar (0)