Ganto.co - Dalam rangka memperingati Hari Tani Nasional, ratusan mahasiswa yang tergabung dalam Aliansi Badan Eksekutif Mahasiswa Sumatera Barat (BEM SB) menggelar aksi unjuk rasa di depan Kantor Gubernur Sumatra Barat (Sumbar), Selasa (26/9).
Terpantau di lokasi, mahasiswa mendesak pemerintah mengusut tuntas sejumlah permasalahan mengenai kesejahteraan petani di Sumbar.
Terdapat 14 tuntutan, di antaranya mengatasi masalah distribusi subsidi pupuk, membuat program untuk menjamin keberlangsungan dan regenerasi petani, meningkatkan kualitas penyuluh pertanian, serta pengendalian untuk melindungi lahan pertanian demi menyelesaikan permasalahan konflik agraria.
Dalam aksinya, Gavri Ihsan Afif selaku Presiden Mahasiswa Universitas Negeri Padang (Presma UNP) menyampaikan bahwa, banyak sekali isu yang beredar ketika membicarakan pertanian.
"Bicara konflik dan pertanian, hari ini petani perkebunan ditindas. Banyak sekali isu yang beredar, seperti kasus agraria, mahasiswa direpresif, dan hukum yang hibernasi," ucapnya.
Menteri Pergerakan Perempuan UNP, Afriyana Yustika Sari turut menjelaskan hal serupa.
"Banyak sekali masalah para petani, khususnya di Sumbar. Beberapa di antaranya, yaitu petani yang belum sejahtera, mahasiswa direpresif, Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) 10% yang dianggarkan pemerintah tidak direalisasikan, dan tidak semua petani menerima pupuk subsidi," jelasnya.
Lebih lanjut, massa mengungkapkan kekecewaannya terhadap pemerintah atas jawaban yang tidak konkret. Mereka meminta Pemerintah Sumbar untuk konsisten dalam memaksimalkan janjinya di akhir masa jabatan dengan menuntaskan berbagai permasalahan dan konflik agraria di Sumbar.
Salah satu mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Andalas (FH UNAND) yang tidak dapat disebutkan namanya berharap agar semua pihak peduli terhadap permasalahan pertanian ini.
"Pejabat adalah representasi dari pemerintahan, seharusnya mahasiswa dan pejabat tahu permasalahan pertanian di Sumbar. Harapan kami, jika ingin pertanian Sumbar maju, semua pihak harus peduli," ujarnya.
Menanggapi hal itu, Asisten II Sekretaris Daerah (Sekda) Provinsi Sumbar, Yozarwardi, U.P., S.Hut., M.Si. yang mewakili Gubernur Sumbar mengatakan bahwa, tuntutan dari demonstran akan disampaikan kepada gubernur dan menandatangani bukti serah terima kajian.
"Pasti akan disampaikan kepada gubernur mengenai tuntutan ini untuk memperoleh jadwal temu," tutupnya.
Komentar (0)