Ganto.co - Badan Pengawas Pemilihan Umum (Bawaslu) Republik Indonesia (RI) kembali mengadakan Program Kick Off Pendidikan Pengawas Partisipatif (P2P) di 16 provinsi Indonesia. Di mana Provinsi Sumatera Barat (Sumbar) menjadi pembuka P2P tahun ini. Kick Off P2P kali ini berlangsung selama tiga hari, mulai dari tanggal 5 hingga 7 November di Hotel Axana Padang, Sabtu (5/11).
Adapun tema yang diangkat adalah "Perempuan Berdaya Mengawasi". Alasan pemilihan tema ini adalah untuk merepresentasikan peran perempuan yang mampu setara dengan laki-laki dalam berbagai hal, khususnya pengawasan Pemilu. Sumbar memiliki sistem kekerabatan matrilineal, artinya Minangkabau memiliki pemahaman kalau perempuan memiliki derajat yang tinggi.
Kegiatan ini mengundang peserta dari kalangan perempuan, disabilitas, difabel, pemilih muda, pemilih pemula, organisasi masyarakat, dan organisasi masyarakat. Kegiatan ini bertujuan untuk menciptakan proses Pemilu yang berintegritas, di mana, pengawasan Pemilu tahun 2024 harus dilakukan bersama-sama termasuk pihak organisasi dan masyarakat, agar pemilu tahun 2024 berjalan dengan baik, tanpa adanya kegaduhan dan pelanggaran. Acara ini dibuka secara langsung oleh perwakilan Bawaslu RI.
Afdhal Zikra, Mahasiswa Jurusan Bimbingan dan Konseling, Tahun masuk 2019 salah satu peserta P2P dari Organisasi Kepemudaan Gerakan Mahasiswa Nasional Indonesia (GMNI) Komisariat Ilmu Pendidikan Universitas Negeri Padang (UNP) mengatakan bahwa Program P2P ini bagus untuk menambah pengetahuan tentang Pemilu sehingga nantinya dapat menjadi pemilih yang cerdas dalam Pemilu.
"Sebagai peserta, pandangan saya terkait acara ini bagus, dari acara ini kita bisa tau sedikit banyaknya tentang Pemilu dan dari sini kita juga bisa menjadi pemilih cerdas," ujarnya saat dimintai pandangan mengenai P2P, Selasa (8/11).
Selain itu, ia berharap setelah mengikuti acara ini peserta dapat mengedukasi keluarga terdekatnya tentang apa saja pelanggaran-pelanggaran yang ada saat Pemilu, seperti politik uang dan kampanye hitam.
"Harapannya sebisa mungkin kita juga bisa menyampaikan apa saja pelanggaran-pelanggaran yang ada saat Pemilu kepada keluarga dulu terdekat seperti politik uang dan kampanye hitam," harapnya.
P2P merupakan lanjutan Sekolah Kader Pengawasan Partisipatif (SKPP) yang telah diselenggarakan oleh Bawaslu sejak 2019. SKPP adalah gerakan bersama antara Bawaslu dengan masyarakat untuk menciptakan proses Pemilu yang berintegritas. Di satu sisi, Bawaslu menyediakan layanan pendidikan, di sisi masyarakat, pemilih berinisiatif untuk turut berpartisipasi mengawasi penyelenggaraan Pemilu dan Pilkada.
Komentar (0)