Ganto.co - Unit Kegiatan Wadah Pengkajian dan Pengembangan Sosial Politik (WP2SOSPOL) Universitas Negeri Padang (UNP) mengadakan diskusi publik bertajuk "8 Tahun Jokowi: Demokrasi Didegradasi, Reformasi Dikhianati, Aspirasi Direpresi" yang dilaksanakan secara daring melalui platform Zoom Meeting, Jumat (21/10).
Acara ini dibuka secara resmi oleh Asmaul Khairani, selaku Sekretaris Umum UK-WP2SOSPOL. Ia berharap diskusi ini menjadi momentum evaluasi delapan tahun kepemimpinan Jokowi.
"Harapannya apa yang kita diskusikan dengan pemateri kita hari ini berjalan secara aktif. Karena ini tidak hanya sekadar diskusi biasa, namun melahirkan suatu hal yang memang bisa kita jadikan bahan kajian sekaligus evaluasi terkait kinerja Bapak Jokowi," ujarnya.
Selanjutnya, Kepala Divisi Riset Politik UK-WP2SOSPOL, Fauzana Elvira, dalam sambutannya mengatakan diskusi ini diangkat sesuai dengan momentum pada tanggal 20 Oktober yang bertepatan delapan tahun Jokowi dilantik sebagai Presiden Republik Indonesia.
"Dalam delapan tahun kepemimpinan Presiden Jokowi terjadi pasang surut dalam demokrasi. Dan untuk itu, diskusi publik ini kami angkatkan dalam rangka menyusun benang merah bagaimana pasang surut demokrasi di Indonesia di bawah kepemimpinan Presiden Jokowi," ujarnya.
Diskusi publik ini dihadiri dua pemateri, yaitu Megi Hartandi, S.Pd selaku Anggota Riset Publik Politik UK-WP2SOSPOL UNP 2021 dan Muhammad Alfian Fadhilah selalu Ketua BEM KM UNJ 2021.
Megi mengatakan indeks demokrasi kita menurut data dari The Economist Intelligence Unit bahwa demokrasi Indonesia turun selama tujuh tahun secara signifikan.
"Salah satu penyebab turunnya indeks demokrasi kita adalah situasi kebebasan sipil terus menerus menurun terutama saat mengemukakan pendapat di depan publik," ujarnya.
Sejalan dengan itu, Muhammad Alfian Fadhilah menyampaikan ada beberapa indikator yang menyebabkan indikator kemunduran demokrasi di sebuah negara.
"Menurut LP3ES, ada empat indikator kemunduran demokrasi sebuah negara. Pertama, adanya penolakan terhadap aturan main yang demokratis. Kedua, konsolidasi oligarki dan melemahnya lawan politik. Ketiga, toleransi atau dorongan kekerasan. Terakhir, kesediaan untuk membatasi kebebasan sipil terhadap lawan termasuk media," tutupnnya.
Komentar (0)