Ikatan Mahasiswa Muhammadiyah (IMM) Sumatera Barat (Sumbar) dan Pergerakan Milenial Minang (PMM) menggelar aksi di depan kantor Mapolda Sumbar, Rabu (29/09).
Aksi ini digelar untuk meminta Penegak hukum dalam hal ini pihak kepolisian untuk mengusut tuntas kasus tanda tangan yang menyeret nama Gubernur Sumbar dan aksi solidaritas terhadap ketua umum IMM Sultra yang mendapat pemukulan dari aparat kepolisian saat melakukan aksi unjuk rasa di Sulawesi Tenggara.
Masa Aksi tampak membawa atribut dan berbagai spanduk yang bertuliskan "Usut tuntas kasus yang menjerat nama gubernur Sumbar dan segera panggil gubernur untuk di mintai keterangan."
Dalam guyuran hujan yang lebat puluhan masa aksi yang sedang berorasi di halaman Mapolda Sumbar di datangi beberapa orang yang berpakaian preman tiba menorobos barisan mengambil atribut aksi dan membuat masa aksi menjadi ricuh.
Kordinator aksi sekaligus Ketua Umum IMM Cabang Padang Rahmad Hanafi mengungkapkan, Pada awalnya aksi dan orasi dilakukan dengan tertib di dalam guyuran hujan yang lebat, tidak berlangsung beberapa lama tiba-tiba polisi berpakaian preman datang menembus barisan mengambil atribut.
"Awalnya kita melakukan aksi dan orasi dengan tertib didalam guyuran hujan yang lebat, tidak berlangsung beberapa lama tiba-tiba polisi berpakaian preman datang menembus barisan mengambil atribut kami," ujarnya.
Selanjutnya, Hanafi menyampaikan akibat provokasi tersebut masa aksi menjadi ricuh, tindakan yang dilakukan pihak kepolisian ini mencoreng nama demokrasi.
"Kami menilai tindakan ini sebagai telah mencederai marwah demokrasi, padahal kita datang untuk mendukung penegak hukum mengusut tuntas kasus ini dengan cepat agar tidak menjadi gorengan para politisi yang berujung kepada kericuhan publik" tuturnya.
Selain itu, Ketua Umum Pergerakan Milenial Minang (PMM) Fikri Haldi mengugkapkan tidak akan gentar untuk mendorong pihak kepolisian agar profesional dalam bekerja.
"Kami tidak akan gentar untuk mendorong pihak kepolisian Agar profesional dalam bekerja untuk mengusut tuntas kasus ini, dan meminta segera memanggil gubernur Sumbar untuk dimintai keterangan," pungkasnya.
Lebih lanjut, Fikry mengungkapkan mencekam tindakan represif yang diterima dan mengkonsolidasikan untuk turun kembali.
"Kami mengecam tindakan represif yang kami terima dan kami akan mengkonsolidasikan untuk turun kembali, karna kami melihat ada kejanggalan dengan lambannya proses kasus ini," tutupnya.
Komentar (0)