Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) menyelenggarakan Webinar Talkshow LHKPN (Laporan Harta Kekayaan Penyelenggara Negara (LHKPN) dengan tema "Apa Susahnya Lapor LHKPN Tepat Waktu dan Akurat" melalui Platform Zoom Meeting dan Live Streaming Youtube, Selasa (7/9).
Webinar ini dibuka oleh Ketua KPK Firli Bahuri dan mengahadirkan beberapa pimpinan instansi yang akan menjadi narasumber, yaitu Ketua MPR Bambang Soesatyo, Menteri BUMN Erick Thohir, Gubernur Jawa Tengah Ganjar Pranowo, Peneliti FORMAPPI Lucius Karus, dan Deputi Bidang Pencegahan & Monitoring KPK Pahala Nainggolan.
Dalam Pemaparannya, Firli Bahuri menjelaskan ada tiga indikator kepatuhan dan ketaatan terhadap pembuatan LHKPN.
"Pertama, penyelenggara negara patuh dan taat membuat LHKPN sebelum menduduki jabatan. Kedua, ketaatan dan kepatuhan diukur membuat LHKPN selama jabatan. Ketiga, di akhir masa jabatan penyelenggara negara membuat dan melaporkan LHKPN," ujarnya.
Selain itu, Ia mengatakan LHKPN masih menjadi perhatian yang serius.
"Karena tercatat pada tanggal 6 September 2021 anggota DPR RI dari kewajiban laporan 569, yang sudah melaporkan diri 330 orang dan yang belum melaporkan 239 orang.Tingkat presentase laporan baru 58%," tuturnya.
Selain itu, Pahala Nainggolan mengatakan bahwa secara global pada tahun 2017-2020 terjadi peningkatan kepatuhan LHKPN.
"Oleh karena itu, jika kepatuhan sudah membaik sekarang kita berangkat ke akurasi atau kebenaran isi di dalamnya," ujarnya.
Erick Thohir mengatakan dalam Kementrian BUMN hal yang terpenting adalah Human Capital.
"Tidak mungkin kita bisa mentransformasi BUMN sendiri tanpa human capitalnya bisa berubah secara baik," ujarnya.
Ganjar Pranowo menjelaskan kesulitan yang dialaminya pada tahun 2014 dan dibantu KPK melalui Tim Koordinasi dan Supervisi Pencegahan (Korsupgah).
"Saya bertanya kepada KPK kira-kira laporan LHKPN itu sulitnya gimana sih, ternyata ketakutan. Ketakutan kita cara menuliskan handphone yang dikasih orang itu gimana caranya. Wah itu enggak ada yang berani ngisi," tuturnya.
Sejalan dengan itu, Lucius mengatakan LHKPN ini mengkaji urusan yang paling sederhana.
"LHKPN mengkaji urusan yang paling sederhana untuk menunjukkan komitmen pejabat untuk mendukung misi pemberantasan korupsi itu," jelasnya.
Terakhir, Fristian Griec sebagai host mengucapkan terima kasih kepada narasumber dan peserta yang sudah bergabung secara virtual melalui zoom meeting dan bergabung live streaming Youtube.
Komentar (0)