Aliansi Pergerakan Milenial Minang (PMM) menggelar aksi unjuk rasa bertajuk "Sumbar Sedang Tidak Baik-Baik Saja, Wakil Rakyat Mengkhianati Rakyat" di depan Gedung Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Provinsi Sumatera Barat (Sumbar), Padang, Rabu (25/8).
Aksi ini merupakan buntut dari keputusan renovasi rumah dinas DPRD Provinsi Sumbar, renovasi pagar kantor DPRD, dan pengadaan baju dinas baru untuk anggota DPRD Sumbar dengan total biaya yang cukup besar. Hal ini dianggap tidak mengedepankan rasa kemanusiaan di tengah sulitnya masyarakat dalam menghadapi wabah Covid-19.
Ketua Umum Pergerakan Milenial Minang, Fikri Haldi mengungkapkan kekecewaannya terhadap keputusan DPRD Sumbar tidak mendahulukan kepentingan dari masyarakat Sumatera Barat.
"Ini merupakan reaksi karena kami melihat DPRD Provinsi Sumbar ini tidak mencerminkan dan tidak mewakilkan kepentingan masyarakat Sumatra Barat," jelasnya.
Selain itu, Ia juga menyoroti tugas DPRD sebagai lembaga legislatif untuk mengawasi dan mengkritisi kinerja pemerintah, justru malah lebih kejam dan tidak memiliki perikemanusiaan.
"Kami memandang bahwa Ketua DPRD Provinsi Sumbar ini telah merusak marwah dari lembaga legislatif yang merupakan perwakilan dari masyarakat dan seharusnya mengedepankan kepentingan masyarakat."
Lebih lanjut, Aliansi Pergerakan Mahasiswa menganggap kesalahan yang telah dilakukan DPRD Sumbar ini tidak cukup jika hanya diselesaikan dengan permintaan maaf.
"Kami minta Bapak DPRD Provinsi Sumatra Barat untuk mundur dari jabatannya karena keputusannya membuat masyarakat resah dan bertanya-tanya, serta tidak percaya lagi kepada lembaga perwakilan rakyat," tegasnya.
Sebelumnya, masyarakat ramai memperbincangkan di media sosial setelah terungkapnya besar anggaran yang dikeluarkan DPRD Sumbar. Diantaranya rehab rumah dinas DPRD Provinsi Sumatra Barat senilai Rp5.690.000.000,00, pengadaan pakaian dinas pimpinan dan anggota DPRD senilai Rp840.840.000,00, dan rehab pagar kantor DPRD Provinsi Sumbar senilai Rp1.485.121.673,68.
Komentar (0)