Kesatuan Aksi Rakyat Muda Indonesia (KARMI) yang bertajuk "Indonesia Dies in Lies!" melaksanakan aksi di depan Kantor Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Sumatera Barat (Sumbar), Senin (5/7).
Aksi ini dilakukan untuk menuntut adanya ketimpangan hukum dari beberapa aspek yang tengah terjadi dalam kehidupan berbangsa dan bernegara.
Al Mukholis Siagian selaku koordinator aksi menyampaikan, seluruh aspek kenegaraan itu harus diperhatikan.
"Seluruh aspek, seluruh sakral kenegaraan itu harus diperhatikan karena itu sudah menjadi amanat daripada konstitusi kita," ujarnya.
Tuntutan yang diajukan ada enam di antaranya.
Dalam mengentaskan pandemi Covid-19 kami mendesak Presiden Joko Widodo selaku kepala negara memotong gaji pejabat negara sebesar 70% untuk dialihkan dalam penanganan Covid-19 dan semua dampaknya. Tujuannya demi kestabilan APBN dan utang Negara serta demi mendorong keseriusan pemerintah menangani Covid-19.
Cabut kebijakan pemerintah tentang status PPPK bagi profesi keguruan dan berdayakan honorer tenaga kependidikan.
Mendesak memberdayakan tenaga kerja bagi rakyat Indonesia sebagai prioritas dari penggunaan TKA dan pemerintah RI wajib membuka lapangan kerja seluas luasnya bagi generasi muda.
Tegakkan Supremasi Hukum dan cabut UU KPK versi Revisi 2019.
Mengadakan dialog terbuka dari pihak Kesatuan Aksi Rakyat Muda Indonesia dengan Presiden Negara Kesatuan Republik Indonesia dan Majelis Permusyawaratan Rakyat Indonesia dalam membicarakan solusi atas kedaruratan berlapis yang tengah melanda Negara Kesatuan Republik Indonesia.
Apabila lima poin tuntutan di atas tidak ditindaklanjuti, maka kami menggugat seluruh pengisi trias politika Negara Kesatuan Republik Indonesia (Eksekutif, Legislatif, dan Yudikatif) menanggalkan jabatannya.
Lebih lanjut Mukholis menyampaikan tindak lanjut yang akan dilakukan setelah aksi.
"Setelah ini tetap kita kawal tetap kita berikan sosialisasi yang baik, karena sama-sama kita ketahui bagaimana rakyat Indonesia memberikan yang terbaik untuk negaranya itu adalah bukti daripada kecintaan rakyat Indonesia terhadap negara," tutupnya.
Komentar (0)