Rektor UNP, Prof. Dr. Z. Mawardi Effendi, M.Pd., dan Ketua Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (LKPP), Ir. Agus Raharjo, M.Sn. meresmikan Layanan Pengadaaan Secara Elektronik (LPSE) di Ruangan Serba Guna FT, Kamis (3/11). Selain pimpinan universitas, acara ini juga dihadiri oleh ketua Kapolda Sumatera Barat, anggota DPRD Sumbar, dan Ketua LKPP RI.
LPSE merupakan unit kerja yang dibentuk di berbagai instansi dan pemerintah daerah untuk melayani Unit Layanan Pengadaan (ULP) atau Panitia/ Pokja ULP Pengadaan yang akan melaksanakan pengadaan secara elektronik. LPSE melayani penyediaan barang dan jasa yang berdomisili di wilayah kerja LPSE yang bersangkutan. LPSE sendiri berada di bawah pengawasan LKPP, sebuah lembaga pemerintah non-departemen yang bertugas melaksanakan pengembangan dan perumusan kebijakan pengadaan barang/ jasa pemerintah. Lembaga ini bertanggung jawab langsung kepada Presiden dan dibentuk berdasarkan Perpres No. 106 tahun 2007.
Proses pendirian lembaga ini di UNP sudah dilakukan sejak 2009 lalu. Awalnya dengan mengirim beberapa staf untuk mengikuti pelatihan LKPP di Jakarta. Pada Agustus 2009, pihak UNP mengajukan surat permohonan untuk mendirikan LPSE. Perlu waktu satu tahun hingga akhirnya UNP mendapatkan izin resmi dari LKPP untuk mendirikan LPSE di UNP. "Semuanya melalui proses yang sangat panjang," ungkap Penanggung Jawab LPSE UNP, Drs. Zahrul Harmen, S.T, M.M., Kamis (3/11). Zahrul juga menjelaskan keuntungan yang didapat dengan adanya LPSE di UNP. Salah satunya akan berpengaruh pada meningkatnya perkembangan suatu daerah. "Semoga akan mempercepat perkembangan Sumatera Barat secara menyeluruh," ujarnya.
Rektor UNP, Prof. Dr. Z. Mawardi Effendi, M.Pd., dalam sambutannya mengaku senang dan bangga kepada semua pihak yang telah bekerja keras, sehingga terbentuknya LPSE UNP. "Ini merupakan momen yang dinanti-nanti," ungkapnya, Kamis (3/11). Di hadapan 50-an undangan yang hadir pada saat itu, Mawardi juga menjelaskan proyek yang telah dikerjakan LPSE UNP sejauh ini, mengadakan dua buah tender, yaitu pengadaan alat-alat bahasa Inggris dan alat-alat teknik. Ke depannya Mawardi optimis LPSE UNP akan berjalan sesuai dengan yang diharapkan dan juga akan memberikan pelayanan terbaik. "Saya berjanji, apabila terjadi hal-hal yang tidak diinginkan saya akan bertanggung jawab," tegasnya, Kamis (3/11).
Sementara itu, harapan besar ditumpangkan Ketua LKPP, Ir. Agus Raharjo, M.Sn kepada LPSE UNP. Ia berharap LPSE UNP mampu mewujudkan pengadaan yang transparan dan bisa berpihak kepada rakyat. "Dengan adanya LPSE ini, kita bisa melakukan 14% penghematan," ujarnya kamis (3/11). Adanya LPSE UNP ini, lanjut Agus, tidak hanya berguna di UNP saja, tapi, bisa menfasilitasi siapapun di seluruh Indonesia. "Seandainya ada lelang di Surabaya, tidak menutup kemungkinan orang Padang untuk ikut," jelasnya, Kamis (3/11). Duni*, Jefri*next12
Komentar (0)