Badan Eksekutif Mahasiswa (BEM) Universitas Negeri Padang (UNP) menggelar aksi 90 Tahun Sumpah Pemuda bersama ratusan mahasiswa dari berbagai perguruan tinggi di Sumatra Barat (Sumbar), aksi dilakukan di Kantor Dewan perwakilan Daerah Sumbar, Senin (29/10).
Fahmi Achta Pratama selaku Mentri Politik dan Propaganda BEM UNP mengatakan bahwa ada 7 tuntutan yang dilayangkan pada ketua DPRD Sumbar.
Pertama, menuntut pemerintah untuk mengembalikan subsidi listrik 900 VA dan BBM, serta jamin keterjangkauan harga kebutuhan pokok bagi rakyat. Kedua, meminta pemerintah mewujudkan jaminan pendidikan nasional dan layanan kesehatan yang berkualitas serta membebaskan. Ketiga, menuntut pemerintah mengusut tuntas kasus E-KTP tanpa adanya intervensi politik, berantas praktik korupsi , kolusi, dan nepotisme sampai ke akar-akarnya. Keempat, meminta pemerintah untuk menegakkan demokrasi, tolak pembungkaman dan tindakan represif aparat negara. Kelima, menuntut pemerintah untuk menuntut tuntas nafia karhutla, hentikan proyek reklamasi dan tolak penambangan kawasan bentang alam kars untuk pabrik semen di seluruh Indonesia. Keenam, meminta pemerintah untuk mewujudkan supremasi hukum dan tindak tegas pelaku kejahatan seksual. Ketujuh, meminta pemerintah untuk hilangkan dominasi asing dan nasionalisasi aset-aset bangsa serta kedaulatan pangan, energi, dan maritim.
"Kajian dan tuntutan yang dilayangkan kepada DPRD tersebut untuk dikirimkan ke DPR RI," ungkap Fahmi. Lebih lanjut Fahmi mengatakan dari masing-masing presiden mahasiswa sudah menandatangani kesepakatan dengan ketua DPRD Sumbar.
Komentar (0)