Komunitas Jurnalis Muda (KMJ) Sumbar bekerjasama dengan Kepolisian Daerah Sumatera Barat menyelenggarakan acara Workshop Pembinaan Pengetahuan Potensi dan Solusi Konflik. Acara yang bertemakan "Mengkaji Potensi Konflik Pemilu 2019 Serta Solusinya" ini dilaksanakan di hotel Kyriad Bumi Minang, Sabtu (21/7).
Acara ini dihadiri oleh berbagai kalangan, mulai dari media pers nasional, pers mahasiswa, aktivis mahasiswa, pihak kepolisian dan lain sebagainya. Ketua KMJ, Firdauz Diezo, SHI., LLM., mengatakan bahwa latar belakang diselenggarakannya acara tersebut untuk meminiminalisir konflik yang ditimbulkan di tengah-tengah masyarakat terlebih dalam mendekati waktu Pemilu. "Semoga acara ini dapat menjadi pembelajaran agar melahirkan gagasan-gagasan yang dapat menjadi solusi konflik" harapnya.
Mantan Komisioner KPU Sumbar sekaligus pemateri Workshop, Muhammad Mufti Syarfie menjelaskan materi terkait konflik pemilu 2019. Menurut Mufti, latar belakang terjadinya konflik yaitu adanya perbedaan ciri-ciri yang dibawa individu dalam suatu interaksi. Perbedaan-perbedaan tersebut di antaranya adalah menyangkut ciri fisik, kepandaian, pengetahuan, adat istiadat, keyakinan, dan lain sebagainya. Ia juga mengatakan bahwa potensi-potensi konflik di antaranya, konflik antar partai politik, konflik internal partai politik, kampanye isu Sara dan kampanye menggunakan fasilitas negara, tata kelola Logistik di TPS yang tak memadai, media massa yang tidak (belum bisa) berimbang dan lain sebagainya. Selain itu, ia juga memaparkan bahwa terdapat beberapa proyeksi konflik pemilu 2019, yaitu politik uang, Isu SARA dalam aktivitas sosialisasi diri kepada pemilih, dana kampanye caleg, dan partisipasi masyarakat yang partisipan.
Koordinator Devisi Pencegahan dan Hubungan Antar Lembaga, Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) Sumbar yang juga menjadi pemateri kedua, Vifner SH. MH., menjelaskan terkait pemetaan potensi kerawanan pemilu 2019 oleh Bawaslu. Ia mengatakan bahwa pemetaan pemilu adalah serangkaian kajian dan analisis terhadap kerawanan yang berpotensi akan mengganggu proses pemilu. Pemetaan kerawanan pemilu merupakan instrumen untuk mendeteksi tingkat kerawanan di setiap wilayah yang hendak melangsungkan pemilu. Menurutnya, penyusunan kerawanan pemilu didasarkan pada tiga hal, yaitu konstentasi, partisipasi, dan penyelenggara.
Konstentasi yaitu mencakup subyek peserta pemilu (partai politik dan Calon Perseorangan) yang saling berkompetensi. Vifner juga mengatakan bahwa penyelenggaraan yaitu pihak yang bertanggung jawab terhadap proses penyelenggara pemilu. Dimensi ini terkait bagaimana integritas dan profesionalitas penyelenggara dalam menjamin pemilu berjalan jujur, adil, dan demokrasi
Komentar (0)