Otoritas Jasa Keuangan (OJK) dan Industri Jasa Keuangan kembali memperingati Bulan Inklusi Keuangan pada Oktober tahun ini. Puncak peringatan berlangsung di Auditorium Universitas Negeri Padang (UNP) dengan acara Lomba Rangking I Tingkat SMP dan SMA se-Kota Padang dan Pameran Industri Jasa Keuangan, Sabtu (28/10).
Bob Haspian selaku Pengawas Senior OJK mengatakan bahwa peringatan Bulan Inklusi Keuangan selaras dengan Peraturan Presiden (Perpres) Republik Indonesia Nomor 82 Tahun 2016 tentang Strategi Nasional Keuangan Inklusif.
"Tujuannya adalah meningkatkan pemahaman masyarakat terhadap produk dan jasa keuangan serta akselerasi penambahan rekening produk dan jasa keuangan," jelasnya.
Sistem keuangan inklusi dalam Perpres diwujudkan melalui akses masyarakat terhadap layanan keuangan sehingga dapat meningkatkan kemampuan ekonomi dan pada akhirnya membuka jalan untuk keluar dari kemiskinan serta mengurangi kesenjangan ekonomi.
Menurut Kepala OJK Sumbar, Darwisman, Bulan Inklusi jika dimanfaatkan semaksimal mungkin dapat menjadi sumber investasi yang potensial di Sumbar. Buktinya, dengan adanya peringatan Bulan Inklusi Keuangan yang diadakan oleh Bank Syariah Mandiri (BSM) di GOR Agus Salim beberapa waktu lalu dikunjungi oleh 2000 orang.
"Ada 200 orang yang membuka rekening baru dalam waktu satu hari," ungkapnya.
Kata Darwisman, jika siswa yang ada di Kota Padang membuka tabungan Simpanan Pelajar, maka hal tersebut bisa menjadi potensi luar biasa. Ada sekitar 75.000 siswa di Sumbar. "Jika ada 75.000 siswa yang manabung pada hari Rabu dengan besaran Rp 10.000 per minggu, itu sudah ada Rp 47 miliar per bulannya," jelasnya.
Selanjutnya, jika dikalikan dengan jumlah bulan tiap tahunnya, maka akan didapatkan Rp 655 miliar. Dana yang terkumpul tersebut, jika diputarkan ke masyarakat melalui kredit usaha rakyat bisa membantu masyarakat untuk mengembangkan usahanya.
"Contohnya, untuk usaha bawang yang menjadi pemasok utamanya adalah Brebes dan Solok, dengan adanya kredit usaha rakyat tentu petani mempunyai modal yang lebih banyak," jelasnya lagi.
Namun masalahnya, kata Darwisman, tingkat literasi keuangan masyarakat Sumbar masih minim. Ada 6.300 sekolah di Sumbar, tapi yang sudah mendapat sosialisasi terkait inklusi keuangan hanya 714 sekolah. "Ini menjadi tantangan kita untuk memberikan literasi pada sekolah di daerah Sumbar lainnya," tutupnya.
Lebih lanjut, Sekretaris Daerah Sumbar, Dr. Ali Asmar, M.Pd., mengatakan bahwa untuk meningkatkan pertumbuhan investasi Sumbar, tidak hanya literasi ke sekolah, tapi diharapkan peran dari Tim Percepatan Akses Keuangan Daerah (TPKAD) dan Tim Pengendali Inflasi Daerah (TPID).
"Dua tim ini diharapkan dapat memberikan dampak yang besar untuk Sumbar, misalnya TPKAD berperan untuk meningkatkan literasi keuangan di desa-desa sehingga mereka juga bisa berinvestasi," tandasnya.
Komentar (0)