Universitas Negeri Padang (UNP) menerapkan kebijakan sistem stiker parkir sejak 1 Agustus 2017 lalu. Kebijakan tersebut bertujuan untuk meningkatkan keamanan UNP dari aksi kendaraan bermotor. Meski demikian, hingga saat ini, penerapan kebijakan sistem stiker parkir dinilai tidak efektif.
Wadah Pengkajian dan Pengembangan Sosial Politik (WP2SOSPOL) merupakan sebuah Unit Kegiatan Mahasiswa di UNP yang mengkaji sebuah kebijakan secara kritis, baik nasional, lokal, maupun lingkungan kampus ini, merasa keberatan dengan adanya kebijakan tersebut. "Masa iya, dengan dikasih stiker, motor tidak akan dicuri? Apakah itu alasannya? Kalau itu tujuannya, kami kontra," tegas Fakri Marsal, Ketua Umum WP2SOSPOL UNP.
Pihak kampus mengenakan sewa lahan parkir sebesar Rp 2.000 untuk motor dan Rp 3.000 untuk mobil yang tidak memiliki stiker parkir berlogo UNP. WP2SOSPOL mempertanyakan ke mana uang yang didapatkan dari kebijakan tersebut diarahkan.
Lebih lanjut, WP2SOSPOL menyarankan agar kebijakan ini segera ditinjau ulang oleh pihak kampus. Marsal menganggap, masih ada alternatif kebijakan lain yang bisa diterapkan UNP untuk meningkatkan keamanan. "Tidak harus melalui sistem stiker parkir," ujarnya.
Dalam hal ini, kata Marsal, UNP bisa meniru Universitas Andalas (Unand). Di Unand, setiap kendaraan bermotor yang masuk ke lingkungan kampus akan diberikan kupon untuk selanjutnya dikembalikan lagi ketika keluar. "Jika pemilik tidak bisa menunjukkan kupon, maka bisa diindikasikan dia maling, kecuali bisa menunjukkan Surat Tanda Nomor Kendaraan," ujarnya.
Selain itu, UNP juga bisa menerapkan sistem parkir meter yang diterapkan oleh Pemerintahan Kota Padang.
WP2SOSPOL menilai kebijakan ini juga tidak tepat sasaran. "Masa tukang ojek diminta juga," ujarnya.
Kebijakan ini, dinilai belum berjalan optimal di UNP. Pasalnya, petugas keamanan tidak seharian penuh memberikan karcis kepada setiap kendaraan yang masuk."WP2SOSPOL melihat kebijakan sistem stiker parkir ini masih prematur. Prematur dalam artian masih belum sempurna," ujarnya.
WP2SOSPOL juga menyayangkan pihak kampus yang tidak menyosialisasikan kebijakan ini terlebih dahulu.
Kepala Divisi Riset Politik WP2SOSPOL, Muhammad Rizqy Khaliq, mengatakan, untuk meningkatkan keamanan UNP, pihak kampus bisa memperbanyak jumlah CCTV. Selain itu, UNP bisa juga memperbanyak jumlah personel tenaga keamanan serta meningkatkan kualitas kinerjanya.
Komentar (0)