Direktur Jenderal Pengelolaan Ruang Laut Kementerian Kelautan dan Perikanan RI, Brahmantya Satyamurti Poerwadi, menyatakan bahwa laut adalah masa depan bangsa. Hal tersebut ia sampaikan dalam materinya yang membahas mengenai "Manajemen Ekowisata Bahari di Pesisir Sumatra", Sabtu (1/10).
Menurut Brahmantya, laut sebagai masa depan bangsa, sesuai dengan visi Kementerian Kelautan dan Perikanan, yaitu mewujudkan sektor kelautan dan perikanan yang mandiri, maju, kuat, dan berbasis kepentingan nasional. Peningkatan ini diupayakan untuk meningkatkan wisata bahari dan tempat ekowisata yang berkedaulatan, berkelanjutan, dan berkesejahteraan. "Mari kita bersama-sama membangun pulau-pulau kecil, sehingga terlihat pergerakan untuk maju," ajaknya pada seminar internasional yang diadakan Program Magister Pendidikan Geografi, Fakultas Ilmu Sosial dalam rangka memperingati Dies Natalis UNP ke-62.
Lebih lanjut, pada acara yang berlangsung di Basko Hotel ini, Brahmantya mengatakan bahwa pelaksanaaan ekowisata bahari yang selaras dengan perikanan lestari dan pemanfaatan kawasan konservasi untuk masyarakat yang tinggal di area konservasi, mengharuskan biota laut dan kolam terjaga dengan baik. Ini untuk menjadikan perikanan lestari dengan baik. Tercatat pada 2015 lalu, estimasi nilai ekonomi maritim Indonesia yang memiliki potensi 1,8 miliyar rupiah pertahun adalah potensi wisata bahari.
Potensi-potensi ekowisata bahari didukung oleh 3,257 juta kilomemeter laut dengan 95 ribu kilometer panjang garis pantai, lebih dari 17 ribu pulau-pulau kecil, dan didukung keberagaman hayati yang sangat tinggi dengan 590 jenis karang, 2500 jenis ikan karang, 12 jenis salmon, 34 jenis mangrove, 6 jenis penyu, 850 jenis spons, serta 24 jenis mamalia laut. Namun, kata Brahmantya, masalah yang banyak dihadapi sekarang adalah maraknya illegal fishing. Dalam praktik ini, pelaku masuk dari bebagai penjuru. Ikan dari dulu hingga sekarang banyak, tapi sayangnya yang menikmati bukan nelayan. "Saya mengharapkan dukungan dari semua pihak dalam masalah ilegal fishing, overfishing, dan destructive fishing ini. Ekowisata bahari harus sejalan dengan perikanan lestari, karena kalau konservasinya tidak jalan gimana ikan mau ada," terangnya.
Dalam hal ini, Brahmantya mengatakan bahwa setiap pemangku jabatan memiliki peran dalam memberikan pengetahuan kepada masyarakat akan pentingnya perikanan lestari. Seperti yang terjadi pada daerah Pesisir Barat Indonesia, kebanyakan ikan yang terdampar diselamatkan. Namun, di daerah Pesisir Timur, ikan yang terdampar dikosumsi oleh masyarakat. Langkah operasional perlindungan ekowisata bahari dengan perikanan lestari adalah pemberantasan illegal fishing, peningkatan pengamatan sumber daya, pelarangan transhipment, transparansi perizinan, kapal penyangga, penetapan pelabuhan pangkalan, dan alih alat tangkap
Komentar (0)