Sementara itu, Dosen Jurusan Ilmu Sosial Politik, Al Rafni mengemukakan bahwa hal tersebut menunjukkan indikator kemelekan politik mahasiswa di UNP yang rendah. Ia berharap kedepannya hal tersebut dapat menjadi pembelajaran untuk meningkatkan kualitas demokrasi mahasiswa. "Agar menjadi role model bagi temannya," Selasa (24/4).
Senada dengan Rafni, Dosen Jurusan Kimia, Miftahul Khair, S.Si, M.Sc menilai masih rendahnya iklim demokrasi mahasiswa UNP dengan keterlibatan politiknya yang hanya berada di bawah 30 persen. Lagi-lagi peran MPM KM dalam hal ini turut disorot. "Tergantung mekanisme yang berjalan selama ini, baik oleh MPM KM yang mensosialisasikan atau dari tim sukses," terangnya, rabu (25/4).
Prosedur Pemilu
Ketua MPM KM, Dzaky Muhammad Nanda yang saat itu berkesempatan diwawancarai oleh Ganto secara lansung di sekretariat MPM menegaskan jika jalannya pemilu lalu sudah melalui prosedur yang benar. Terjadinya pemilu dengan naiknya calon tunggal sudah berdasarkan kualifikasi yang ditetapkan, sehingga yang memenuhi sampai tahap akhir hanya satu pasang calon saja. "Kalau prosedurnya tidak dituruti secara benar, tidak mungkin kita memberikan kelonggaran sementara pihak yang lain kita ketatkan," pungkasnya, Senin (23/4).
Lebih jelasnya lagi, Dzaky mengungkapkan memang terdapat tiga bakal calon pada pemilu yang berjalan pada Maret itu, namun yang melengkapi persyaratan disebutkan hanya satu. Sementara yang lain memberikan persyaratan yang kurang. Keputusan naiknya satu pasang calon ini dijelaskan Dzaky juga sudah dimusyawarahkan dalam waktu yang lama.
Menjawab terkait pemilu yang dinilai tidak sesuai aturan, Dzaky sendiri menegaskan jika hal tersebut sudah sesuai aturan yang ada. "Sesuai dengan aturan, karena tentang dokumen dan berkas yang lain itu sesuai dengan UU pemilu," ucapnya.
Diungkapkan Dzaky, bahwa buntut dari pertentangan pemilu ini salah satunya bermuara pada penyegelan sekretariat MPM oleh oknum yang tak dikenal. Namun ia menerangkan bahwa sebetulnya calon tunggal dalam pemilu bukan berarti tidak dibolehkan. "Sifatnya dalam pemilihan itu masih demokrasi, dalam artian kita masih punya pilihan. Beda kalau kita punya satu calon tunggal tapi tanpa pemilihan sudah ditetapkan saja langsung menjadi presiden. Itu yang sebenarnya melanggar," tutupnya.
Sementara itu, Presma BEM KM UNP Imam Wahyudi Afrizon berpendapat, tingginya angka golput pada pemilu yang memenangkannya pada periode kali ini dinilai menjadi tantangan untuk tahun pemilu berikutnya. Ia mengatakan bahwa pemilu tersebut merupakan tanggung jawab bersama yang diharapkan agar seluruh mahasiswa dapat turut serta mengikuti pemilu lalu. "Jadi tidak bisa dititikberatkan ke MPM dan PPU," komentarnya saat dihubungi Ganto lewat sambungan telepon, Selasa (27/4).
Komentar (0)