Stop Mainkan Isu PKI

Karl Marx pernah mengatakan "Sejarah selalu berulang pada dirinya sendiri, 'pertama sebagai tragedi, kemudian menjadi lelucon' (history repeats itself, 'the first as tragedy, then as farce.')". Sepertinya, pernyataan Marx ini cukup relevan ketika kita memelototi pemberitaan televisi dan postingan di berbagai media sosial mengenai tragedikemanusian 65. Sejak awal September memang isu-isu PKI menjadi trending topik perbincangan.Terlebih menjelang 30 September —tanggal yang sama dengan hari pelaksanaan kudeta gagal, yang diyakini dilakukan PKI dan dikenal sebagai peristiwa G30S/PKI. Kini seakan sejarah berulang dengan isu bangkitnya paham komunis di Indonesia. Hal ini bukannya tanpa sebab lantaran dari sejumlah tokoh publik mengklaim bahwa PKI di negeri ini telah bangkit kembali. Padahal jelas negara telah menyatakan dalam TAP MPRS XXV/1966 bahwa PKI beserta underbow nya adalah organisasi terlarang, beserta larangan pengajaran dan penyebaran, ajaran Marxisme-Lenimisme. Maka dari itu, isu kebangkitan PKI adalah sebuah lelucon bagi penulis.

Setelah PKI dan antek-anteknya mengalami hantaman palu godam rezim orde baru Jenderal Suharto hingga organisasinya hancur lebur, tak satu pun tempat tersedia bagi PKI di bumi pertiwi. Selama rezim Orba berkuasa, partai ini disebut sebagai golongan setan (kalau setan tentu bukan manusia). Propaganda rezim begitu terstruktur, sistematis, dan sangat massif. Seluruh piranti yang dikuasainya diindoktrinasi, termasuk para pakar akademik pun turut serta menyebarkan dongengan sebagai kenyataan. Tak ketinggalan, peristiwa G30S/PKI ini divisualkan melalui film berdurasi 3 jam lebih. Indoktrinasi dari rezim orde baru menganggap PKI adalah organisasi tempat berkumpulnya sejahat-jahatnya manusia. Mengutip Pendapat Hermawan Sulistio, ia mengatakan "Di bawah rezim Orde Baru, siswa-siswa dipaksa mempelajari sejarah 1965-1966 dengan satu perspektif, bahwa penggal sejarah tersebut merupakan titik balik dari zaman gelap Orde Lama menuju zaman yang lebih baik di bawah Orde Baru. Semua warga negara dipaksa menyadari bahwa bekas anggota atau simpatisan PKI, atau siapa pun yang terkait dengan partai itu adalah orang jahat.

Dewasa ini, banyak peristiwa yang dikaitkan dengan PKI. Jika terjadi kerusuhan, keributan dan berbagai tindak kekerasan orang spontan merujuknya pada PKI atau komunis. Jika orang menghadapi tindakan kasar atau tindak lain yang tidak disukainya, maka orang sering mengatainya dengan "Pe ka i, Lu!" Misal, seorang wartawan menulis bahwa di Mataram, Lombok, orang yang berselisih sering saling mengumpat dengan "Pe ka i, Kau!" Dalam beberapa kasus suami istri yang sedang cekcok seru pun mengeluarkan kata-kata, "dasar pe ka i!".

Jalan Hidup "PKI" Pasca 65

Pada awal kemerdekaan, naik turun PKI sangat tajam. Sebut saja Madiun 1948, pasca peristiwa Madiun itu, jalan nya partai praktis lumpuh. Namun sisi lainnya sangat menarik, dalam pemilihan umum pertama yang damai dan demokratis pada 1955, PKI muncul sebagai salah satu dari empat partai besar sesudah PNI, Masyumi dan NU. Bahkan dalam pemilu daerah pada 1957, PKI keluar sebagai partai terbesar di Jawa sebelum tragedi 1965, PKI dalam manifestonya menyatakan dalam konstitusinya untuk berjuang dengan cara-cara damai dan parlementer.

Di tahun 1965, partai sedang berada dalam kondisinya yang paling prima. Lingkar inti kekuasaan Bung Karno yang memerlukan PKI sebagai legitimasi kekuasaannya, menjadikan nya sekutu kekuasaan. Partai memiliki basis-basis massa yang besar, seperti buruh dan tani yang loyal, serta tidak memiliki pesaing politik yang setara setelah PNI dan Masyumi, dibubarkan oleh Soekarno atas desakan TNI angkatan darat. Satu-satunya kompetitor politik PKI terkuat hanyalah TNI-AD. Kepopuleran PKI disebabkan anggota partai tidak hanya untuk kaum elite dan kalangan terdidik, tetapi melibatkan masyarakat moderen dan tradisional.

Sejarah berubah pasca 65. PKI tidak lagi merujuk pada sebuah referensi sebagai partai besar yang pernah ada dalam sejarah negeri ini dan mempunyai kompleksitas luar biasa. Perjuangannya dalam pembebasan nasional tak kalah dengan kelompok dan partai lain, yang pimpinan dan anggotanya rela berkorban tanpa pamrih demi kemerdekaan dari tindasan kolonialisme Belanda. Bahkan PKI merupakan partai politik pertama yang menggunakan nomenklatur indonesia. Dengan demikian rejim Orba telah berhasil melepaskan kata PKI dari pengertian sebagai partai politik yang teratur diakui oleh undang-undang, dengan program jelas, pernah melakukan pendidikan politik kepada rakyat banyak, ikut memperjuagkan kemerdekaan dari jaman penjajahan Belanda sampai masa kemerdekaan selama 45 tahun dengan jutaan anggota, simpatisan dan pemilih.

Dan kini enam dekade pun telah berlalu, para anak cucu turunan PKI megalami persekusi, mereka tak dianggap sebagai warga negara yang punya hak, hanya karena satu label: PKI. Semua hal berbau Marxisme, Leninisme, atau anasir-anasir kiri, diberantas. Kehadiran komunisme. Di setiap pembicaraan "komunisme" di ruang-ruang gagasan, ruang-ruang publik (kolektif dan individu) negara telah dulu melakukan antipasti yang ditunjukkan melalui sikap agresif pemerintah. Dokumen-dokumen akademik seputar komunisme di lenyapkan seperti di perpustakaan kampus Universitas Gadjah Mada (UGM), menurut keterangan beberapa dosen 'saksi sejarah,' dibakar dan tak ada lagi di kampus. Proses pembersihan inilah, sebuah 'tatanan dunia baru' (new orde) segera dicanangkan di Indonesia. Tatanan rezim Orde Baru yang bertahan selama kurang lebih 32 tahun dan ambruk di tahun 1998.

Komunisme telah ditempatkan sebagai si "Liyan" (lain), yang harus terus menerus diwaspadai, atau rezim Orde baru menyebutnya sebagai bahaya "laten" kendati telah dibubarkan dan dihancurkan pada 1965 - 66. Lebih dari itu, ia adalah kekuatan jahat yang selalu ingin mengubah setiap masyarakat di mana pun menjadi seperti mereka. Sebagaimana telah dicatat oleh sejarah, setiap penganut komunisme adalah pembawa misi yang permanen, yaitu membentuk negara komunis dan masyarakat komunis. Misi ini dijabarkan dalam berbagai bentuk aksi, baik yang bersifat terbuka maupun yang bersifat tertutup, yang disesuaikan dengan situasi dan kondisi masing-masing tempat, daerah atau negara yang disebutkan sebagai tahap perjuangan.

Stop Mainkan Isu PKI

Dengan demikian, mari perlakukan keterangan di atas untuk mewujudkan interpretasi yang adil, misalnya dengan merujuk pada teori tafsir sosial dari Emile Durkheim, yang mengatakan, "perlakukanlah fakta sosial sebagai perihal saja (thing)". Panduan ini cukup aman dipakai, untuk memberi apresiasi terhadap PKI —terutama di frase awal sejarahnya. Begitulah, seperti nasehat Emile Durkheim, bahwa jika kita melihat sejarah sosial sebagai perihal biasa atau thing, maka akan berujung pada tatapan yang nyaman. Bahwa bagaimanapun, PKI pernah menyebar benih perlawanan, menggerakan revolusi, dan karena itu juga, menyumbang pada proses pembebasan nasional dari penjajahan kolonial Belanda.

Sejarawan Ruth T McVey dari Universitas Cornell (AS), ketika memberikan kata pengantar edisi Indonesia bukunya (2010) tentang sejarah permulaan PKI menyatakan, "Apakah PKI akan bangkit kembali, sejarah ke depan akan menyatakannya kepada kita, tetapi agaknya situasi sulit internasional, terlebih lagi kondisi lokal Indonesia, sedari akar rumput sendiri telah menentangnya. Beberapa dekade terakhir dunia tidak menguntungkan Marxisme-Leninisme. Uni Soviet telah menjadi sejarah masa lampau, sementara Cina menjadi teladan suburnya praktek perkembangan kapitalis.

Masih banyak masalah sosial besar yang mesti menajdi perhatian kita ketimbang kebangkitan isu PKI. Mengungkit kembali luka lama , hanya akan menimbulkan disintegrasi, perpecahan, dan konfllik di masyarakat. Tentu hal ini sangat merugikan, di kala rasa persatuan dan solidaritas tinggi adalah senjata utama kita guna melawan pandemi Covid-19. Belum lagi keadaan ekonomi yang dibayangi resesi.

Terakhir, merespon kepada isu kebangkitan PKI. Penulis ingat kalimat Pramoedya Ananta Toer yang terkenal itu: mari bersikap adil sejak dalam pikiran.