Demi Gaji layak, Guru Honorer Memilih jadi Pegawai SPPG

Program Makan Bergizi Gratis atau yang dikenal sebagai MBG merupakan program unggulan yang diusung Presiden Prabowo Subianto sejak 6 Januari 2025. Gagasan ini sebenarnya telah direncanakan sejak tahun 2006, berawal dari keprihatinan terhadap tingginya angka stunting di Indonesia, di mana sekitar 30 persen anak mengalami stunting. Program MBG dikelola oleh Badan Gizi Nasional (BGN) dan menjadi salah satu program utama Prabowo saat mencalonkan diri sebagai Presiden Indonesia pada Pemilu 2024.

Namun, program MBG yang digadang-gadang mampu menciptakan generasi muda berkualitas justru menghadirkan ironi yang menarik perhatian publik. Banyak guru honorer memilih menjadi pegawai SPPG (Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi) karena penghasilan sebagai guru dinilai tidak mencukupi kebutuhan hidup layak.

Fenomena ini terlihat di Kabupaten Kulon Progo, Daerah Istimewa Yogyakarta, ketika sejumlah guru honorer memilih meninggalkan profesinya demi bekerja sebagai pegawai SPPG. Kasus yang ramai diperbincangkan pada Mei 2026 tersebut menyoroti masih rendahnya perhatian terhadap kesejahteraan guru di Indonesia. Keputusan itu diambil karena gaji guru honorer hanya berkisar antara Rp300 ribu hingga Rp600 ribu per bulan, jumlah yang dinilai belum mampu memenuhi kebutuhan hidup sehari-hari.

Sekretaris Dinas Pendidikan, Pemuda, dan Olahraga Kulon Progo, Nur Hadiyanto, menyampaikan bahwa keputusan para guru honorer meninggalkan profesi mereka dipengaruhi faktor ekonomi. Menurutnya, pekerjaan sebagai pegawai SPPG menawarkan penghasilan yang lebih layak dibandingkan menjadi guru honorer. Kondisi tersebut menunjukkan bahwa persoalan kesejahteraan guru honorer hingga kini masih belum terselesaikan.

Kritik juga disampaikan oleh pengamat pendidikan dan Jaringan Pemantau Pendidikan Indonesia (JPPI). Koordinator Nasional JPPI, Ubaid Matraji, menilai kondisi ini sebagai ironi yang menunjukkan adanya ketimpangan perhatian terhadap tenaga pendidik. Ia menyebut bahwa profesi guru honorer yang memiliki tanggung jawab mencerdaskan generasi bangsa justru hanya dihargai dengan upah ratusan ribu rupiah yang bahkan belum mampu memenuhi standar hidup minimum. Akibatnya, sebagian guru memilih bekerja sebagai pegawai SPPG demi memperoleh penghasilan yang lebih baik.

Pengunduran diri para guru tersebut menyebabkan beberapa sekolah mengalami kekurangan tenaga pendidik. Pemerintah daerah pun terpaksa melakukan penyesuaian melalui redistribusi guru agar kegiatan belajar mengajar tetap berjalan. DPRD Daerah Istimewa Yogyakarta yang juga menghadapi persoalan serupa meminta pemerintah memberikan perhatian lebih terhadap kesejahteraan guru honorer agar profesi tersebut tidak semakin ditinggalkan.

Fenomena ini menunjukkan bahwa di balik tujuan mulia untuk memperbaiki gizi generasi muda, masih terdapat persoalan serius dalam dunia pendidikan. Di tengah upaya meningkatkan kualitas gizi anak bangsa, banyak guru honorer justru meninggalkan profesinya demi memperoleh penghasilan yang lebih layak.

Selain berdampak pada kekurangan tenaga pendidik, kondisi ini juga memengaruhi citra profesi guru di mata masyarakat. Jika situasi tersebut terus berlanjut, minat generasi muda untuk menjadi guru dikhawatirkan akan semakin menurun. Oleh karena itu, pemerintah diharapkan tidak hanya fokus pada program perbaikan gizi, tetapi juga memberikan perhatian terhadap kesejahteraan guru, kepastian status pekerjaan, serta perlindungan profesi agar dunia pendidikan Indonesia dapat berkembang dengan lebih baik.

Penulis:

1. Rifana Mutia Sari
2. Citra Putri Salma,
3. Annisa Viki Aulia
4. Diyah Permata Sari
5. Mia Novita Putri
6. Adelya Fasera