Ganto.co - Aliansi Badan Eksekutif Mahasiswa Sumatera Barat (BEM SB) menggelar aksi "Sumbar Hitam, September Melawan" di depan Kantor Gubernur Sumatera Barat, Kamis (24/9). Massa menyampaikan sejumlah tuntutan bertepatan dengan Hari Tani Nasional, mulai dari pemulihan lahan pertanian terdampak bencana, kesejahteraan petani, persoalan pertambangan tanpa izin (PETI), hingga kelangkaan solar bersubsidi. Massa juga meminta Pemerintah Provinsi Sumatera Barat memfasilitasi pertemuan dengan Gubernur Sumatera Barat untuk menindaklanjuti aspirasi yang disampaikan.
Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa (DPMD) Provinsi Sumatera Barat, Yozarwardi Usama Putra, mengatakan pihaknya bertanggung jawab untuk memfasilitasi pertemuan massa aksi dengan Gubernur Sumatera Barat.
"Tentu tanggung jawab kami. Karena kami sudah ditugaskan untuk menemui adik-adik semuanya," ujarnya.
Yozarwardi mengatakan waktu pertemuan akan dibicarakan dengan Gubernur Sumbar. Pihaknya juga akan mengecek jadwal Gubernur untuk memastikan waktu yang dapat digunakan untuk pertemuan.
"Insya Allah mengenai tanggal yang tadi itu tentu kita akan bicarakan dengan Pak Gubernur. Akan kita cek apakah tanggal itu sudah ada jadwal atau bagaimana," katanya.
Ia meminta massa aksi meninggalkan kontak person dan mengajukan surat. Selanjutnya, komunikasi terkait pertemuan akan dilakukan melaluiKesatuan Bangsa dan Politik (Kesbangpol).
Perwakilan massa aksi, Nova Ramadhani, mengatakan komitmen pemerintah perlu dibuktikan melalui tindakan. Menurutnya, masyarakat Sumatera Barat telah mengalami kekecewaan dan ketidakpercayaan terhadap pemerintah.
"Yang dipertaruhkan di sini adalah integritas. Kita sebagai masyarakat Sumatera Barat sebenarnya sudah banyak kekecewaan dan ketidakpercayaan terhadap pemerintah Provinsi Sumatera Barat," jelas Nova.
Nova mengatakan mahasiswa telah menunjukkan komitmen untuk menjaga ketertiban selama aksi. Ia meminta pemerintah membuktikan komitmennya dalam menindaklanjuti keresahan dan aspirasi masyarakat.
"Hari ini ya, kami tunggu bukti dari pemerintah Provinsi Sumatera Barat untuk membuktikan juga kepada kami bagaimana yang sebenarnya janji terhadap masyarakat Sumatera Barat," katanya.
Ia juga meminta agar pertemuan tersebut menjadi prioritas bagi pemerintah dan masyarakat Sumatera Barat.
"Acara apapun itu di hari satu minggu setelah ini bisa di-cancel karena ini adalah harapan masyarakat tentu ini lebih menjadi skala prioritas bagi pemerintah dan masyarakat Sumatera Barat," tuturnya.
Komentar & Tanggapan Pembaca (0)
Belum ada komentar untuk konten ini. Jadilah yang pertama menyampaikan opini atau apresiasi Anda!