Staf Ahli Gubernur Tegaskan LGBT Bertentangan dengan Falsafah Minangkabau

Ganto.co- Forum Diskusi Aktivis Sumatera Barat (FORDIVISBAR) yang digelar oleh Wadah Pengembangan dan Pengkajian Sosial Politik (WP2SOSPOL) Universitas Negeri Padang (UNP) di Aula Fakultas Matematika dan Ilmu Pengetahuan Alam (FMIPA) UNP. Selasa (19/5), membahas isu Lesbian Gay Biseksual Transgender (LGBT) serta dorongan regulasi daerah di Sumatera Barat.

Jasman Rizal, Staf Ahli Gubernur Bidang Hukum, Politik dan Pemerintahan, mengatakan LGBT merupakan salah satu penyakit utama masyarakat Sumbar sehingga perlu mendapat perhatian.

"LGBT adalah salah satu penyakit masyarakat yang utama di Sumatera Barat. Persoalan ini bukan lagi hal baru dan harus menjadi perhatian bersama seluruh elemen masyarakat," ujarnya.

Ia juga menegaskan, pemerintah daerah menolak perkembangan LGBT di Sumatera Barat karena dinilai bertentangan dengan falsafah adat basandi syarak, syarak basandi Kitabullah yang menjadi landasan masyarakat Minangkabau.

"LGBT tidak akan kita terima di Sumatera Barat karena daerah ini berlandaskan adat basandi syarak, syarak basandi Kitabullah," tambahnya

Sementara itu, Wakil Ketua Komisi V Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Sumbar, Nurfirman Wansyah, mengatakan DPRD Sumbar tengah menyiapkan pembahasan regulasi daerah terkait isu LGBT yang tetap berpedoman pada falsafah adat basandi syarak, syarak basandi Kitabullah.

"Dengan adanya Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2022 tentang Sumatera Barat, kami ingin regulasi yang dibahas tetap berpedoman pada adat basandi syarak, syarak basandi Kitabullah," ujarnya

Menutup pemaparan, Wakil Ketua Umum Lembaga Kerapatan Adat Alam Minangkabau Sumbar, Arkadius Dt. Intan Bano menekankan pentingnya menjaga nilai adat dan agama dalam menghadapi perkembangan persoalan sosial di tengah masyarakat.

"Jika nilai adat dan agama terus dijaga di tengah masyarakat, maka generasi muda akan memiliki pegangan dalam menghadapi pengaruh sosial yang berkembang saat ini," tutupnya.