Berita

Diskusi Film Dokumenter di FIS UNP Soroti Ketidakadilan dan Kerusakan Hutan Papua

Diskusi Film Dokumenter di FIS UNP Soroti Ketidakadilan dan Kerusakan Hutan Papua
Peserta Nonton Bareng (Nobar) dan Diskusi Film "Pesta Babi: Kolonialisme di Zaman Kita" di Aula FIS UNP, Rabu (13/5). f/Raisya

Ganto.co -Fakultas Ilmu Sosial (FIS) Universitas Negeri Padang (UNP) menggelar nonton bareng (nobar) dan diskusi film dokumenter Pesta Babi: Kolonialisme Fakultas di Zaman Kita di Aula FIS, Rabu (13/5). Melalui film tersebut, mahasiswa diajak membedah realitas sosial yang terjadi di Papua sekaligus menumbuhkan sikap kritis di lingkungan kampus.

Mahasiswa Program Studi Ilmu Hukum, Abirafdi, mengatakan isu utama yang diangkat dalam film adalah hilangnya hak masyarakat Papua atas wilayah mereka sendiri.

"Warga Papua tidak lagi memiliki hak penuh atas wilayahnya karena hutan mereka telah habis," ujarnya.

Ia juga menyoroti pembabatan hutan di Papua yang dialihfungsikan menjadi lahan sawit.

"Jangan merusak lingkungan, karena alam Papua merupakan salah satu yang masih terjaga di Indonesia," tuturnya.

Menurutnya, film tersebut menyadarkan mahasiswa bahwa memperjuangkan keadilan bagi masyarakat Papua merupakan tanggung jawab bersama sebagai bangsa Indonesia.

"Melalui film ini, mahasiswa menyadari bahwa keadilan bagi warga Papua adalah tanggung jawab bersama," ungkapnya.

Mahasiswa Program Studi Pendidikan Sejarah, Ichlazul Amal, turut memberikan tanggapan terkait kebijakan pemerintah di Papua.

"Setelah menonton film ini, saya berharap mahasiswa lebih peka terhadap kondisi di Papua dan Kalimantan yang terdampak proyek pemerintah. Pemerintah seharusnya mengkaji ulang kebijakan tersebut," jelasnya.

Ia menambahkan, pemerintah sebaiknya memprioritaskan pembangunan infrastruktur yang menyentuh kebutuhan dasar masyarakat Papua dibandingkan pembukaan lahan berskala besar.

"Pemerintah seharusnya lebih fokus pada pembangunan jalan, rumah sakit, dan sekolah. Setelah menonton film ini, saya merasa kita harus lebih kompak menyuarakan keadilan bagi rakyat Papua," tutupnya.

✔ Standar Jurnalisme & Transparansi SKK Ganto UNP

Berita ini diproduksi dan diverifikasi sesuai dengan Pedoman Pemberitaan Media Siber dan Kode Etik Jurnalistik oleh Dewan Pers.

Raisya Atsiila*
Jurnalis • Liputan Berita

Reporter Junior
Diedit & Diverifikasi oleh: Zahroh Salsabila basir (Redaktur Tulisan Daring)
✔ Standar EEAT Redaksi

Komentar & Tanggapan Pembaca (0)

Belum ada komentar untuk konten ini. Jadilah yang pertama menyampaikan opini atau apresiasi Anda!

Tinggalkan Komentar Anda

Komentar Anda akan langsung tampil setelah verifikasi. Alamat email tidak akan dipublikasikan.

9 + 6 = ?
Perhitungan matematika dasar untuk mencegah spam bot otomatis.