Gubernur Tak Temui Massa, Mahasiswa Sumbar Siapkan Aksi Jilid Dua

Aksi yang diinisiasi berbagai elemen mahasiswa ini mengusung tema "Nasib Buruh Tak Kunjung Kelar dan Krisis Arah serta Gelap Gulitanya Pendidikan Indonesia di Tengah Ambisi Indonesia Emas 2045."

Mutiara Suci dari Wadah Pengembangan dan Penelitian Sosial Politik (WP2-Sospol) Universitas Negeri Padang (UNP) menyebut aksi ini sebagai bentuk keresahan mahasiswa terhadap kondisi buruh dan pendidikan yang dinilai belum mendapat perhatian serius dari pemerintah.

"Sebagai mahasiswa, persoalan buruh dan pendidikan yang hingga kini belum menunjukkan arah yang jelas menjadi catatan penting. Ini bukan persoalan sepele yang dapat diabaikan pemerintah," ujarnya.

Ia menjelaskan, massa aksi membawa sejumlah tuntutan, di antaranya mendesak Presiden Republik Indonesia melakukan reformasi sistem ketenagakerjaan yang berpihak kepada buruh, merealisasikan janji politik dan visi Asta Cita terkait kesejahteraan buruh, serta menghentikan wacana efisiensi pendidikan dan pengurangan program studi kependidikan.

Selain itu, mahasiswa juga mendesak Kementerian Pendidikan dan Pemerintah Provinsi Sumatera Barat untuk memperluas akses Pendidikan Profesi Guru (PPG), meningkatkan kesejahteraan guru, serta memperbaiki fasilitas pendidikan secara merata di seluruh wilayah Sumatera Barat.

Aksi berlangsung hingga sore hari. Namun, massa tidak berhasil bertemu langsung dengan Gubernur Sumatera Barat, Mahyeldi Ansharullah, maupun wakil gubernur.

Riski Fauzul Afri, mahasiswa dari Universitas Putra Indonesia (UPI) YPTK Padang, mengaku kecewa atas ketidakhadiran pimpinan daerah dalam aksi tersebut.

"Kami sebagai mahasiswa kecewa atas ketidakhadiran gubernur dan wakil gubernur Sumatera Barat. Selama kurang lebih enam tahun Pak Mahyeldi menjabat sebagai gubernur, beliau belum pernah hadir untuk mendengarkan tuntutan massa aksi," kata Riski.

Ia menambahkan, massa aksi berencana menggelar aksi lanjutan dalam waktu dekat sebagai bentuk tekanan agar pemerintah merespons tuntutan yang telah disampaikan.

"Eskalasi kami akan ada aksi jilid dua sampai pimpinan daerah Sumatera Barat mendengar keresahan yang ada di lapangan," ujarnya.

Mutiara dan Riski berharap pemerintah daerah dapat membuka ruang dialog secara langsung dengan mahasiswa serta memberikan respons konkret terhadap tuntutan tersebut.

"Kami tidak hanya butuh janji, tetapi langkah konkret yang bisa dirasakan, baik dalam perbaikan sistem ketenagakerjaan, peningkatan kesejahteraan buruh, maupun pembenahan sektor pendidikan di Sumatera Barat," tutupnya.