Andre Rosiade Sebut Pemerintah Banyak Partisipasi di Sumbar

Ganto.co - Badan Eksekutif Mahasiswa Keluarga Mahasiswa Universitas Andalas (BEM KM Unand) mengadakan kegiatan "Diskusi Undangan Intelektual Terbuka" dihadiri Wakil Ketua Komisi VI Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia (DPR RI), Andre Rosiade, di Sekretariat BEM KM Unand, Kamis (9/4).

Kegiatan ini terlaksana usai munculnya pro dan kontra di media sosial Instagram. Awalnya bermula dari unggahan BEM KM Unand yang melayangkan kritik terhadap Presiden Republik Indonesia dengan menyematkan istilah "Presiden Pakak". Unggahan tersebut memantik respons Andre Rosiade untuk memberikan tanggapan langsung hingga akhirnya ia diundang dalam diskusi bertema Menakar Indonesia X Orasi: Menguliti Narasi Keberhasilan Pemerintah Pusat di Tengah Krisis Daerah.

Andre Rosiade dalam paparannya menyebutkan bahwa pertumbuhan ekonomi Sumatera Barat (Sumbar) hanya mencapai 3% dengan tingkat inflasi 6%. Menurutnya, data tersebut menggambarkan kondisi masyarakat Sumbar yang semakin miskin. Ia juga menyoroti sejumlah masalah lain yang masih marak, seperti peredaran narkoba dan isu LGBT.

Selain ekonomi, forum juga membahas program strategis nasional seperti Makan Bergizi Gratis (MBG), Sekolah Rakyat, serta kondisi infrastruktur di Sumbar. Andre menegaskan bahwa Pemerintah Pusat telah memberikan kontribusi besar.

"Tahun ini, jalan provinsi yang rusak sudah kita perbaiki dengan anggaran hampir Rp600 miliar. Ini merupakan bentuk partisipasi pemerintahan pusat," ujarnya.

Sesi diskusi berlangsung alot saat Menteri Koordinator BEM KM Unand, Andrian Okto Sya'bani, memberikan sanggahan. Ia membantah pernyataan Andre yang menyebut BEM KM Unand tidak pernah mengkritisi pemerintah daerah.

"Statement Bapak bahwa kami tidak pernah mengkritisi pemerintah daerah itu tidak benar. Sejak berdiri, kami selalu mengkritisi dan mengawasi kebijakan pemerintah daerah," tegas Andrian.

Ia juga meminta Andre mencabut pernyataan perumpamaan yang dilontarkan sebelumnya. "Statement 'gajah di depan mata tidak terlihat, namun semut di seberang sungai terlihat' itu tidak benar," tambahnya.

Menanggapi hal tersebut, Andre Rosiade tetap pada pendiriannya bahwa apa yang disampaikannya adalah fakta. "Itu fakta. Kalian lebih sibuk mengkritisi pemerintah pusat dibanding daerah yang memiliki kewenangan langsung," pungkasnya.

Di akhir sesi, Andre menjelaskan alasan dirinya menanggapi keras penggunaan kata "Pakak". Ia menegaskan bahwa tindakannya bukan berarti anti kritik, namun karena makna kata tersebut dinilai sangat negatif.

"Saya mengkritisi kalimat Pakak itu bukan karena anti kritik. Namun dalam bahasa Minang, definisinya luas. Bukan hanya tuli, tapi bisa berarti bodoh, tidak paham dan sebagainya yang mengandung unsur negatif," tutupnya.