Webinar Nasional Politik Ekonomi yang dilaksanakan melalui platform Zoom Meeting oleh Badan Eksekutif Mahasiswa (BEM) Fakultas Ekonomi (FE) Universitas Negeri Padang (UNP) dengan tema "Politik Kepemimpinan Pemuda Milenial dalam Meningkatkan Perekonomian Indonesia" menghadirkan Bhima Yudhistira selaku Direktur Center of Economic and Law Studies sebagai pemateri, Sabtu (30/10).
Dalam materinya mengenai "Ekonomi Politik Gagasan Milenial", Bima menjelaskan struktur ekonomi dalam dua puluh tahun terakhir dari segi perubahan dan bagian yang tetap sama. Hal yang berubah dari struktur ekonomi dalam dua puluh tahun terakhir yaitu ekonomi digital sebagai sumber pertumbuhan yang akseleratif.
"Indonesia tercatat memiliki 2305 startup, hal ini membuat Indonesia berada diperingkat ke-5 terbanyak di dunia," ujarnya.
Sejalan dengan itu, Bhima menjelaskan hal yang tidak berubah dari struktur ekonomi dalam dua puluh tahun terakhir adalah penguasaan oligarki terhadap ekonomi semakin dalam. Ia mengatakan bahwa kekayaan penduduk Indonesia perkapita 2018 adalah dua miliar.
"Banyak yang tidak percaya kekayaan penduduk Indonesia perkapita 2018 dua miliar, tapi sayangnya penguasaan oligarki terhadap ekonomi semakin mendalam, jadi kekayaan penduduk tidak merata," jelasnya.
Bhima juga mengatakan, Indonesia termasuk negara yang paling timpang di dunia, karena 1% orang terkaya di Indonesia mampu menguasai hampir 50% total kekayaan. Hal ini mengakibatkan tingkat ketimpangan di Indonesia lebih tinggi dibandingkan negara liberal lain seperti China dan Amerika Serikat.
Lebih lanjut, ia menjelaskan bahwa transformasi oligarki era 4.0 perlu diwaspadai. Pelaku oligarki tidak semua menjadi pejabat publik, namun ada yang tetap memilih menjadi pengusaha, selain itu bisnis bisa berlindung dengan menyuap pejabat negara.
Bhima menambahkan, solusi untuk mengatasi ketimpangan yang terjadi adalah pajak. Ia menjelaskan jika pajak lebih tepat sasaran, maka ketimpangan ini bisa diatasi.
"Kalau pajak difokuskan pada orang kaya buka pada orang miskin seperti kita, maka ketimpangan yang terjadi bisa diatasi asalkan uang pajaknya tidak dikorupsi," tutupnya.
Komentar (0)