Titik Kumpul 3 : RUU Permusikan Mengayomi atau Membasmi Kebebasan Berekspresi?

Unit Kegiatan Kesenian (UKKes) Universitas Negeri Padang (UNP) mengadakan kegiatan Titik Kumpul #3 dengan mengangkat tema "Rancangan Undang-Undang (RUU) Permusikan Mengayomi atau Membasmi Kebebasan Berekspresi?" di Gedung Student Center, UNP, Senin (11/2).

Acara yang membahas polemik RUU Permusikan yang menuai kontroversi ini menghadirkan 3 orang pemateri yakni Aulia Rizal selaku pengacara publik dari Lembaga Bantuan Hukum Padang, Om Chenk dan Cimay dari musisi band Indie, dan turut hadir pula dosen UNP jurusan pendidikan musik, Agung Dwi Putra, S.Sn, M. Pd.

Terdapat 19 pasal bermasalah dalam RUU Permusikan. Dalam pemaparannya, Om Chenk menjelaskan bahwa ada beberapa point pada pasal yang tidak layak dan terlalu dipaksakan. "Sebab seni adalah kebebasan berekspresi, dan saya tidak suka diatur dalam bermusik," jelasnya

Senada dengan Om Chenk, Cimay juga mengatakan bahwa RUU ini membuat para musisi kecewa, sebab salah satu penggagas naskah endemik RUU adalah vokalis band indie di Bandung, namun naskah awal tersebut berbeda jauh dengan RUU yang ada saat ini, kata Cimay.

Terkait pasal yang mengatur uji kompetensi terhadap musisi , Cimay menganggap jika terjadi tumpang tindih antara pasal 32 dan pasal 51. "Tidak ada pasal-pasal pendukung yang lebih rinci terkait seperti apa sertifikasi yang dilakukan," ungkap Cimay

Menanggapi pasal yang tumpang tindih, Aulia Rizal selaku pengacara publik dari LBH juga ikut mempersoalkan hal tersebut, sebab menurutnya tidak ada yang berhak menilai karya musisi dan tidak ada standar baku untuk dijadikan penilaian, mengingat genre musik di Indonesia itu beragam . Aulia juga berpendapat bahwa lembaga sertifikasi kompetensi itu memiliki kecenderungan menyalahgunakan wewenang .