Evaluasi Tiga Tahun Pemerintahan IP-NA

Aliansi Badan Eksekutif Mahasiswa (BEM) se-Sumatera Barat (Sumbar) mengadakan Aksi Evaluasi Tiga Tahun Pemerintahan IP-NA (Irwan Prayitno-Nasrul Abit) di depan Kantor Gubernur Sumbar, Selasa (12/2).

Dalam aksi ini, Aliansi BEM se-Sumbar mengajukan beberapa tuntutan berupa proposal yang diajukan langsung kepada Gubernur Sumbar, Irwan Prayitno. Namun sayangnya, gubernur tidak dapat ditemui pada hari itu.

Pelaksana Tugas Harian Gubernur Sumbar, Nizwardi mengatakan bahwa gubernur sedang melaksanakan tugas di luar kota."Sekarang saya yang akan mewakili gubernur, silahkan sampaikan saja apa tuntutan yang ingin disampaikan," ujar Nizwardi saat menemui Aliansi BEM se-Sumbar.

Dalam proposal tersebut, Aliansi BEM se-Sumbar mengajukan empat tuntutan kepada Gubernur Sumbar. Pertama, melakukan negosiasi dengan masyarakat setempat yang berdampak langsung dengan pembangunan agar tidak timbulnya sengketa seperti sebelumnya dan melaksanakan serta melanjutkan pengerjaan pembangunan jalan tol Padang-Pekan Baru secepatnya. Kedua, mengusut tuntas kasus SPJ fiktif. Ketiga, melakukan pemerataan pendidikan secara kualitas dan kuantitas serta memperjelas nasib guru honorer agar memperoleh kesejahteraan yang baik. Keempat, mengurangi dan berusaha menghilangkan perilaku penyimpangan LGBT di Sumbar.

Ketua BEM Universitas Negeri Padang, Indra Kurniawan Rezki selaku Koordinator BEM Pusat menyayangkan gaji guru honorer yang sangat rendah, tidak sesuai dengan tanggung jawab yang diembannya. Salah satu tujuan Negara Indonesia, yakni mencerdaskan kehidupan bangsa, sementara kesejahteraan guru, terutama guru honorer tidak terjamin. "Masa seorang guru digaji lima ratus ribu perbulan. Di mana keadilan negeri ini?" ujarnya.

Aliansi BEM se-Sumbar berharap proposal yang diberikan diterima langsung oleh gubernur. Mereka juga berharap aspirasi yang disampaikan diterima dan segera ditindaklanjuti.