Sekretariat MPM UNP Disegel, Ini Tanggapan Satria Oktavianus

Sekretariat Majelis Perwakilan Mahasiswa (MPM) Universitas Negeri Padang (UNP) disegel oleh sekelompok mahasiswa yang mengatasnamakan Aliansi Mahasiswa Peduli, Rabu (27/12) pagi. Menanggapi hal tersebut, Ketua MPM, Satria Oktavianus, mengatakan bahwa MPM akan melaporkan segala bentuk pengrusakan yang dilakukan oleh Aliansi Mahasiswa Peduli tersebut kepada pembina MPM, Wakil Rektor (WR) II, WR III, dan Rektor UNP.

Lebih lanjut, Satria menjelaskan bahwa rencana penyegelan ini sudah muncul melalui pembicaraan mahasiswa yang tergabung di grup media sosial Aliansi Peduli Mahasiswa. Awal permasalahan adalah ketidakpercayaan sejumlah pihak terhadap hasil pemilihan umum (Pemilu) Presiden Mahasiswa yang sudah diselenggarakan.

"Mereka mempertanyakan sistem e-voting yang digunakan pada Pemilu tahun ini. Pada acara pelantikan Presiden dan Wakil Presiden periode 2017-2018, Rektor UNP menyampaikan bahwa sisteme-voting itu sudah dirancang dan sudah ada surat pernyataan dari Puskom UNP," ujarnya.

Selain itu, Satria juga menjelaskan bahwa pemilihan Ketua MPM dilakukan oleh kepengurusan MPM sebelumnya sesuai dengan aturan dan prosedur yang berlaku. Persyaratan untuk menjadi anggota MPM diatur dalam Petunjuk Teknis Organisasi Kemahasiswaan UNP Tahun 2004 Pasal 7 Poin B yaitu persyaratan anggota MPM adalah terdaftar aktif mengikuti pendidikan di UNP minimal duduk di semester IV dan maksimal semester VIII.

"Saya mendaftar menjadi anggota MPM ketika saya masih semester delapan dan ketika itu saya sedang PL. Permasalahan saya semester sembilan itu tidak pernah sampai ke MPM secara tertulis. Itu hanya dalam bentuk riak-riak yang terjadi di sosial media," jelas Satria.

Lebih lanjut, Satria menjelaskan bahwa permasalahan yang muncul saat ini merupakan dinamika politik yang terjadi di UNP pada tataran kemahasiswaan. Namun, hal itu tidak sesuai dengan aturan atau norma dan nilai yang berlaku.

Satria berharap mahasiswa UNP lebih cerdas lagi dalam menanggapi dinamika yang terjadi. "Jangan menghakimi seseorang atau suatu lembaga tanpa bukti. Hal yang menjadi pemicu konflik adalah komunikasi yang tidak efektif, penyampaian pendapat yang tidak disertai bukti dan data serta tidak saling menerima apa yang sudah disampaikan dengn baik," tutup Mahasiswa Jurusan Sejarah TM 2013 ini.