Bahas Pemberian Gelar Doktor HC, Sistem Parkir, dan Pelaporan Tiga Karyawan

Selain membahas mengenai pemberian gelar Doktor Honoris Causa oleh Universitas Negeri Padang (UNP) kepada Megawati Soekarnoputri (Baca: Ganto.co: Ormawa UNP Tolak Gelar HC untuk Megawati), Organisasi Mahasiswa (Ormawa) se-lingkungan UNP juga membahas mengenai dua polemik yang tengah menuai pro dan kontra di UNP.

Diskusi terbuka tersebut, dipimpin langsung oleh Dori Asra Wijaya, Mahasiswa Ilmu Administrasi Negara. Ia menyampaikan penolakan terkait kebijakan parkir. Menurutnya, kebijakan tersebut dinilai sebagai kebijakan yang absurd, tidak jelas, dan tidak mempunyai landasan. "Karena tidak mungkin sebuah stiker bisa menghentikan langkah maling, lalu bisa membuat kendaraan terpakir rapi ataupun bisa membuat jalanan menjadi tidak macet," ungkapnya.

Lebih lanjut, polemik di kampus saat ini semakin melebar hingga pelaporan tiga orang karyawan UNP ke pihak kepolisian. Rektor menilai karyawan tersebut telah melakukan pencemaran nama baik.

Ia menjelaskan pada 21 April lalu, terjadi demo karyawan yang menuntut haknya selama hampir empat bulan tidak dikeluarkan oleh kampus. Namun, saat ini berujung pada pihak kepolisian, tiga karyawan tersebut telah ditetapkan sebagai tersangka karena terjerat pasal penghinaan, pencemaran nama baik, dan Undang-undang ITE.

Selain itu, Ketua Wadah Pengkajian dan Pengembangan Sosial Politik, Fakri Marsal, menanggapi demokrasi di kampus saat telah diciderai. Pasalnya, penyampaian pendapat di depan umum pun seolah tidak diperbolehkan. Mulai dari kebijakan sistem parkir, kedatangan Megawati hingga masalah pegawai yang dilaporkan untuk menuntut haknya, ternyata itu dibatasi bahkan sampai dilaporkan ke pihak kepolisian. "Artinya terjadi pembunuhan karakter disana," ungkap Fakri.