Dua Tahun Pemerintahan Jokowi-JK, Mahasiswa lakukan Aksi Damai

Ratusan mahasiswa yang bergabung dalam Aliansi Badan Eksekutif Mahasiswa (BEM) se-Sumatra Barat melakukan road show dari halaman Mesjid Al-Azhar menuju Kantor DPRD Sumbar, Kamis (21/10). Aksi damai tersebut dilaksanakan bertepatan dengan dua tahun pemerintahan Jokowi-JK,

Dalam aksinya, mahasiswa menyampaikan lima tuntutan kepada pemerintah. Lima tuntutan tersebut, yaitu tindak tegas mafia kasus kebakaran hutan dan lahan, tolak reklamasi Teluk Benoa dan Teluk Jakarta, tolak tax amnesty yang tidak pro rakyat, tolak perpanjangan izin ekspor konsentrat setelah Januari 2017, komitmen terhadap usaha hilirisasi minerba, serta cabut hukum kebiri dan selesaikan akar permasalahan kejahatan seksual pada perempuan dan anak.

Dalam aksinya pula, mahasiswa juga membagikan selebaran yang bertuliskan, "Dua tahun Nawa Cita digadang-gadang, dua tahun pula Nawa Cita dininabobokan oleh kepentingan-kepentingan parsial".

Selebaran tersebut juga berisikan penilaian mahasiswa terhadap penegakan hukum di Indonesia masih tanjam ke bawah, tapi tumpul ke atas. Hal ini berkaitan dengan kekecewaan mahasiswa atas diterbitkannya Surat Pernyataan Pemberhentian Penyelidikan terhadap 15 perusahaan yang tengah diselidiki dalam kasus kebakaran hutan dan lahan di Sumatra dan Kalimantan.

Edi Kurniawan selaku Koordinator Pusat Aliansi BEM se-Sumbar mengatakan bahwa tuntutan yang disampaikan oleh Aliansi BEM se-Sumbar pada dasarnya sama dengan yang diaspirasikan oleh BEM seluruh Indonesia yang hari ini juga mengadakan aksi di Istana Negara Jakarta

Mahasiw a sempat berunding di dalam Kantor DPRD Sumbar bersama Ketua DPRD Sumbar, Ir. H. Hendra Irwan Rahim. Hendra pun berjanji akan meneruskan aspirasi mahasiswa tersebut ke pemerintahan pusat. "Insyallah, saya akan sampaikan aspirasi mahasiswa ini ke pusat" ungkapnya.

Penulis : Abdul Hamid

Editor: Fakhruddin Arrazzi