Materi "Penerapan Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum (BLU) Universitas Negeri Padang" yang dipaparkan oleh Kepala Biro Administrasi Umum dan Keuangan (BAUK), Drs. Syarkani mengundang banyak pertanyaan dari peserta Latihan Kepemimpinan Manajemen Mahasiswa (LKMM) Tingkat Lanjut, Senin (21/12).
Target pertanyaan mereka yaitu terkait transparansi dana Uang Kuliah Tunggal (UKT) mahasiswa, bidikmisi dan tarif Badan Layanan Umum (BLU). Muhammad Ikhsan, Ketua Wadah Pengkajian dan Pengembangan Sosial Politik (WP2SOSPOL) adalah salah seorang yang bertanya saat itu. Dia mempertanyakan tentang transparansi pengelolaan keuangan UNP. "Seorang junior pernah menanyakan terkait listrik UNP yang mencapai 400 juta per bulannya kepada saya. Namun, saya ragu menjawabnya karena kurang transparannya UNP," katanya saat diberi kesempatan oleh moderator acara.
Diskusi tersebut berkelanjutan dengan pro-kontra permasalahan UKT di kalangan mahasiswa. Anggi Paradana, selaku ketua BEM Fakultas Ilmu Sosial (FIS) mempertanyakan sosialisasi dan prosedur penetapan UKT bagi mahasiswa baru (maba). Dia mengatakan bahwa sebagai tahun awal UKT pada 2013, kebanyakan maba belum mengetahui prosedur penetapannya. "Saya harap dilakukan sosialisasi dari pihak kampus terlebih dahulu," ujarnya.
Menjawab hal tersebut, Syarkani menjelaskan bahwa dalam sebuah universitas tersebut memang harus efektif, efisien, transparan, dan akuntabel. Namun, transparan itu memiliki batas. Ada beberapa hal yang harus dijaga kerahasiannya oleh universitas demi keamanan. "Transparan bukan berarti buka-bukaan secara habis-habisan," tegasnya. Dia pun menjelaskan bahwa tata kelola keuangan UNP itu mempunyai pengawasnya, yaitu akuntan publik dan Badan Pemeriksa Keuangan. Sebelum diperiksa oleh pengawas dan dinyatakan jelas, maka anggaran keuangan UNP belum akan diterima. Jadi, tidak sembarangan orang saja yang dapat melihatnya. "Jika ingin melihat, silakan dapatkan surat tugas dari pimpinan terlebih dahulu," ujarnya.
Lebih lanjut, terkait listrik, Syarkani membenarkan bahwa listrik UNP memang mencapai 400 juta per bulannya bahkan lebih. Dia menerangkan bahwa untuk satu gedung saja, misalnya gedung Micro Teaching, biaya listriknya mencapai kurang lebih 28 juta per bulan. Ditambah lagi dengan biaya internet yang kontraknya 173 juta per bulan. Dia berharap seluruh sivitas akademika peduli akan ini. "Mari kita sama-sama menjaga," ujarnya.
Merespon saran dari Anggi, Kepala Biro Administrasi Akademik dan Kemahasiswaan, Azhari Suwir, S.E. mengatakan bahwa sosialisasi terkait UKT ini sudah dilakukan UNP setiap awal tahun ajaran baru. Azhari turun langsung ke sekolah-sekolah dan menerangkan terkait UKT dan bidikmisi ini. "Kita hanya menerima saja di sini, yang menyeleksi adalah pihak pusat (Jakarta)," jelasnya.
Penulis: Juliana Murti dan Suci Larassaty
Editor: Ermiati Harahap
Komentar & Tanggapan Pembaca (0)
Belum ada komentar untuk konten ini. Jadilah yang pertama menyampaikan opini atau apresiasi Anda!