Lagi-lagi, Baru Sebatas Gagasan

Gagasan pelaksanaan kongres sudah bergulir sejak masa kepengurusan Badan Eksekutif Mahasiswa (BEM) Universitas Negeri Padang periode 2007-2008. Waktu itu masih sebatas gagasan. Gagasan itu kembali menghangat pada kepengurusan BEM dan Majelis Perwakilan Mahasiswa (MPM) UNP periode 2008-2009 yang sayangnya hingga sekarang belum juga terwujud.

Atas dasar itulah, MPM periode 2011 membuat ketetapan baru MPM UNP Nomor: 11/TAP/MPM UNP/H.35/III/2011 tentang Garis-Garis Besar Haluan Program Kerja. Ketetapan ini diantaranya merombak Petunjuk Pelaksana (Juklak) tentang pergantian kepengurusan Organisasi Mahasiswa (Ormawa) yang nantinya akan dilaksanakan secara serentak. Mulai dari tingkatan yang lebih tinggi (MPM, BPM, BEM-U, UKM, BEM-F, HMJ) sampai ke tingkatan yang lebih rendah. Hal ini diungkapkan Sekretaris Umum MPM periode 2011, Achmad Badaruddin.

Rencananya serah terima jabatan akan dilakukan pada bulan September untuk MPM dan BPM, tanggal 1-7 Desember untuk BEM-U, tanggal 8-14 Desember untuk UKM, Tanggal 15-21 Desember untuk BEMF, dan terakhir tanggal 22-30 Desember untuk HMJ. "Tanggal serah terima jabatan pimpinan organisasi eksekutif mahasiswa ini tertuang pada pasal 14," katanya, Senin (4/4). Keseragaman ini juga berlaku untuk acara Krida yang juga akan dilakukan secara serentak. "Sesuai juga dengan yang disepakati fakultas" tambahnya.

Tak hanya itu, ia menambahkan MPM juga telah merancang beberapa syarat kepengurusan BEM-U. Di antaranya kepengurusan BEM-U harus memiliki kredibilitas, profesionalisme, kapasitas dan menjaga nama baik almamater. Dan terakhir juklak penghargaan bagi aktifis mahasiswa baru, yang akan diberikan ketika wisuda. Sama seperti halnya dengan jejak rekam prestasi di FT.

Perencanaan MPM disambut hangat BEM-U dan UKM. Hal ini diungkapkan Donal Hadi Wedia, anggota UKM Pramuka. Ia setuju dengan perencanaan yang dibuat oleh MPM. Hanya saja, katanya, hingga sekarang belum ada sosialisasi dari MPM tentang ketetapan juklak yang baru kepada UKM.

Hal yang sama juga diungkapkan Sesra Budio, anggota BEM-U. Ia mengaku perencanaan itu sangat bagus dijalankan, khusunya untuk kebersamaan ormawa di UNP. "Perencanaan itu bisa terlaksana sesuai kebijakan bersama dan harus di musyawarahkan antar Ormawa," tambahnya, Selasa (5/4).

Saat dikonfirmasi ke PR III, Drs. Alizamar, M. Pd. Kons., mengatakan hal ini masih sebatas gagasan MPM karena sampai sekarang belum ada permintaan persetujuan ataupun pemberitahuan kepada pihak rektorat. Pelaksanaan gagasan ini akan menjadi positif kalau terlaksanan dengan baik. Tapi ungkapnya, untuk dapat mewujudkan hal ini cukup sulit. Pasalnya setiap Ormawa yang ada memiliki waktu mubes yang berbeda yang menyebabkan masa kepengurusannya juga berbeda-beda. Jika dipaksakan untuk menyeragamkan periode kepengurusan maka akan ada Ormawa yang masa kepengurusannya belum cukup satu tahun atau belum siap untuk mengadakan mubes.

Selain itu tambahnya, rencana MPM untuk menambahkan beberapa poin pada Juklak tidak boleh melanggar AD/ART dari masing-masing unit kegiatan. Karena setiap unit kegiatan mempunyai AD/ART yang berbeda. Begitu juga halnya dengan keseragaman pelaksanaan Krida, "setiap fakultas memiliki fokus kegiatan masing-masing." Ia melanjutkan, jika seluruh Ormawa sepakat untuk melaksanakan hal tersebut tidak apa-apa. Kalaupun gagasan itu muncul dari MPM, semua itu harus mendapatkan persetujuan dari seluruh Ormawa. Hal yang perlu diingat, tambahnya tugas MPM sebagai lembaga tinggi mahasiswa yang sebenarnya adalah dapat mengawasi kinerja BEM untuk berkoordinasi dengan Ormawa lain. Ninit