Optimalisasi Kurikulum Berbasis KKNI

Ujung tombak kurikulum berbasis KKNI itu adalah prodi dan jurusan, dengan adanya usaha yang maksimal akan melahirkan lulusan yang dibutuhkan pasaran.

Pada 2010 lalu, Prof. Dr. Festiyed, M.S., Asisten II Direktur Pascasarjana Universitas Negeri Padang (UNP), terpilih sebagai ketua Kurikulum Berbasis Kerangka Kualifikasi National Indonesia (KKNI) di UNP. Terpilihnya Festiyed sebagai ketua, membuatnya harus bertolak ke Jakarta untuk menjemput kurikulum tersebut. Keberangkatannya didanai oleh Islamic Development Bank (IDB) yang sebelumnya telah bekerja sama dengan UNP untuk pembangunan fisik dan juga nonfisik. Usai mengikuti berbagai kegiatan penalaran, pelatihan, dan pembekalan tentang kurikulum berbasis KKNI, Festiyed kembali ke UNP dengan harapan bisa menerapkan acuan pendidikan yang baru di kampus kuning.

Kembalinya Festiyed ke UNP mendapat sambutan baik dari sivitas akademika UNP. Secara bergiliran, Festiyed melakukan sosialisasi dan menjadi pemateri seminar untuk tujuh fakultas yang ada di UNP. Tidak hanya itu, di tingkat jurusan dan prodi pun tidak sedikit yang meminta Festiyed untuk mengisi berbagai seminar tentang kurikulum berbasis KKNI ini.

Namun, selang beberapa semester setelah adanya sosialisasi tersebut di UNP, realisasinya belum berjalan maksimal. Hal ini disebabkan oleh penerapan kurikulum yang tidak merata di berbagai jurusan dan prodi. "Secara teori kita telah maksimal, tapi praktisnya yang masih lemah," ujar Festiyed ketika ditemui di ruangannya, Kamis (17/10).

Selain itu, Festiyed juga mengatakan bahwa kurikulum berbasis KKNI memang diterapkan dalam lingkup universitas, tetapi dalam praktiknya tergantung kepada jurusan dan prodi yang akan menerapkan kurikulum itu sendiri. "Mulai dari perencanaan hingga pelaksanaan," tambahnya.

Apa yang disampaikan Festiyed tersebut dibenarkan oleh Anton Komaini, S.Si., M.Pd.. Dosen Prodi Ilmu Keolahragaan Fakultas Ilmu Keolahragaan (FIK) UNP ini mengatakan bahwa untuk Jurusan Kesehatan dan Rekreasi memang belum diterapkan kurikulum tersebut. Penyebabnya adalah banyak staf pengajar yang masih bingung tentang penerapan kurikulum ini. "Rekan-rekan saya masih banyak yang belum paham, jadi belum diterapkan," ujarnya, Rabu (1/10).

Selain itu, Anton juga menyampaikan kalau ia kurang setuju dengan diterapkannya kurikulum berbasis KKNI. Sebab menurutnya, jika hanya metode pembelajaran saja yang lebih ditekankan, maka tidak harus merubah kurikulum. "Mungkin hanya perlu evaluasi dan perbaikan, serta penambahan sarana dan prasarana," ungkapnya.

Sama halnya dengan Anton, Dekan Fakultas Bahasa dan Seni (FBS) UNP, Prof. Dr. M. Zaim, M.Hum., juga mengatakan bahwa penerapan kurikulum berbasis KKNI belum sempurna. Pasalnya, pemahaman sivitas akademika UNP tentang kurikulum ini masih beragam, sehingga penerapannya pun belum maksimal. "Kurikulum yang dibuat belum seragam di tingkat universitas," ujarnya, Rabu (8/10).

Namun, apa yang disampaikan oleh Anton dan Zaim ditanggapi berbeda oleh Ketua Jurusan Bimbingan dan Konseling (BK) FIP UNP, Dr. Daharnis, M.Pd., Kons.. Darnis mengatakan bahwa penerapan kurikulum berbasis KKNI di Jurusan BK telah berjalan maksimal. Karena, BK sendiri telah memberikan informasi dan bimbingan kepada dosen beserta mahasiswa. "Sosialisasi telah kami lakukan," ujarnya, Rabu (1/10).

Selain itu, Darnis juga mengatakan bahwa tidak ada kendala dengan penerapan kurikulum ini. Sebab, seluruh dosen dan mahasiswa BK saling berkoordinasi dalam melaksanakannya. Hal tersebut juga didukung dengan adanya SMS Info untuk dosen dan mahasiwa BK, "Sejauh ini kami belum menemukan masalah yang berarti," ungkapnya.

Senada dengan Darnis, Dekan Fakultas Teknik (FT) UNP, Prof. Dr. Ganefri, M.Pd., Ph.D., juga mengatakan hal yang sama. Menurut Ganefri, pelaksanaan kurikulum berbasis KKNI telah berjalan maksimal di UNP. Hanya saja, untuk FT sendiri masih terkendala oleh sarana dan prasarana, khususnya peralatan untuk pratikum mahasiswa. "Secara umum, kurikulum ini sudah berjalan baik," ujarnya, Senin (13/10).

Menanggapi berbagai permasalahan tersebut, Pembantu Rektor I UNP, Prof. Dr. Agus Irianto membenarkan bahwa penerapan kurikulum ini belum sempurna. Menurut Agus, pelaksanaan kurikulum harus bertahap. "Kemarin masih ada sedikit kekurangan dalam hal teknis," ujar Agus ketika ditemui di ruangannya, Senin (13/10).

Selain itu, Agus juga menambahkan bahwa kurikulum berbasis KKNI dalam pelaksanannnya memang dirancang dan disusun langsung oleh jurusan dan prodi. Pada awalnya, masing-masing jurusan dan prodi harus menetapkan learning outcome dari jurusan dan prodinya. Setelah itu, learning outcome yang telah ditetapkan tersebut dijabarkan menjadi mata kuliah yang nantinya akan dilaksanakan dalam perkuliahan yang disertai dengan bobot-bobot tertentu yang telah ditetapkan. "Untuk mata kuliah pun, kami meminta prodi yang menyusunnya", tambah Agus.

Selain penetapan learning outcome dan penyusunan mata kuliah, setiap jurusan dan prodi juga diminta untuk berkoordinasi secara nasional dengan jurusan dan prodi lain. Sebab, jika jurusan dan prodi sudah berjalan dengan baik dan bisa mengadakan pertemuan tingkat nasional, maka jurusan dan prodi tersebut dapat merumuskan core dan outcome dari jurusan dan prodinya. "Jadi, prodi yang sama secara nasional dapat merumuskan mata kuliah atau topik apa saja yang harus diberikan kepada mahasiswa," terangnya.

Selanjutnya, Agus menjelaskan bahwa pada kurikulum ini pola berpikir mahasiswa dalam belajar akan diubah. Mahasiswa dituntut untuk berpikir induktif, yaitu menemukan sendiri jawaban atas fenomena yang dijumpainya. "Jadi mahasiswa tidak hanya menunggu apa yang dikatakan dosen," jelasnya.

Ia juga berharap agar kurikulum ini berjalan lancar di UNP, sehingga lulusan UNP nantinya mempunyai potensi yang benar-benar sesuai dengan learning outcome sebagaimana yang telah ditetapkan. "Semoga learning outcome yang dirumuskan sesuai dengan kebutuhan, sehingga lulusan kita tidak sia-sia," tutupnya.

Laporan Kru SKK Ganto