Akreditasi: Beranjak dari Usaha Nyata

Tidak cukup sampai disini, UNP memang harus terus berbenah, tidak hanya kuantitas tapi juga kualitas.

Selasa, 24 Agustus 1999 lalu menjadi hari bersejarah bagi Institut Keguruan dan Ilmu Pendidikan (IKIP) Padang. Keputusan Presiden (Kepres) Nomor 93 tahun 1999 telah memberikan babak baru bagi kampus beralmamater kuning ini untuk menyandang nama baru. Serta mengemban tugas yang lebih dari biasanya. Itulah kilan sejarah bergantinya IKIP dengan sebuah nama baru, yakninya Universitas Negeri Padang (UNP). Setalah dinobatan sebagai universitas secara resmi oleh pemerintah, UNP mulai melakukan berinovasi dan dalam pengembangan dan peningkatan di bidang pendidikan. Seperti peningkatan sejumlah prodi non kependidikan, perubahan nama dan penambahan fakultas, serta membuka program pasca sarjana.

Tak hanya itu, berbagai macam fasilitas pendudukung juga semakin gencar ditumbuh kembangkan di UNP. Ketersediaan sarana dan prasana, peningktan pelayanan, pembangunan dan lain sebagainya diupayakan demi membangun universitas yang baik dari segi kualitas dan kuantitas.

Walaupun peningkatan demi peningkatan telah diupayakan, tak serta merta membuat UNP mendapatkan pengakuan dari pemerintah sebagai institusi terbaik. Pasalnya pada tahun 2008, untuk pertama kalinya sebagai universitas, UNP menerima akreditasi C dari Badan Akreditasi Nasional Institusi Perguruan Tinggi (BAN-PT).

Bersumber dari Surat Keputusan Kuasa Pengguna Anggaran UNP No. UN35/ KU/2014 bahwasanya akreditasi UNP akan habis masa berlakunya pada tahun 2013. Berarti pada tahun 2014 ini, pihak UNP akan menyusun kembali borang akreditasi untuk diajukan ke BAN-PT. Dan perbaikan demi perbaikan kembali di galakan oleh UNP. Semua upaya diusahakan demi menjadi intitusi yang di beri nilai baik oleh BAN-PT.

Dalam memperbaiki akreditasi kampus, salah satu usaha yang harus dilakukan oleh UNP adalah perbaikan dari segi fisik. Mengingat UNP pernah terkena dampak bencana gempa yang melanda bumi andalas pada tahun 2009 lalu. Gempa yang tercatat 4,2 SR tersebut telah menyebabkan sarana dan prasarana UNP terganggu. Hal tersebut dibuktikan dengan banyaknya bangunan UNP yang rusak dan hancur, seperti gedung rektorat lama, laboratorium, gedung perkuliahan, akses transportasi dan kerusakan fisik lainnya. Sehingga juga menyebabkan hilangnya sejumlah dokumen penting milik para dosen UNP. Ketua prodi ilmu informasi perpustakaan dan kearsipan (IIPK) Drs. Bakhtaruddin Nst, M.Hum mengatakan jika fasilitas tersebut tidak diperbaiki maka hal tersebut bisa menyebabkan rendahnya akreditasi UNP. "Perlu dilakukan perbaikan kedepannya," ujar Bakhtaruddin. Selasa (18/2).

Perubahan Demi Akreditasi

Berdasarkan pemberitaan Ganto edisi 177 (November-Desember 2013), bahwasanya UNP tengah melakukan perbaikan serta penambahan dalam bidang sarana dan prasarana, salah satunya perombakan gedung rektorat lama menjadi gedung Information and Communication Technology (ICT). Menurut Afriva Khaidir, S.H, M.Hum, MAPA, Ph.D. selaku sekretaris Internasional Development Bank (IDB) UNP, pembangunan gedungICT merupakan bentuk kerjasama UNP dengan (IDB). Tidak hanya itu , kerjasama pembangunan ini juga akan dilanjutkan pada tahun 2014 dengan pembangunan gedung lainnya seperti gedung rektorat, laboratorium terpadu, auditorium UNP, student centre, bussines centre, pusat pelatihan dan pengembangan guru, serta ruang kelas bersama terpadu. "Pembangunan ini memang membutuhkan waktu lama dan jumlah dana yang banyak," ungkapnya.

Selain meningkatkan jumlah bangunan di UNP, pihak kampus juga tengah berusaha memperbaiki infrasruktur untuk peningkatkan layanan internet. Menurut Kepala Pusat Komunikasi Drs. Yushamdi, Sepetember 2013 lalu telah dilakukan penanaman kabel Fiber Optic (FO) diselingkup wilayah UNP. Dengan demikian diharapkan pelayanan fasilitas internet bisa didapatkan dengan mudah. "Sehingga pengaksesan lebih nyaman," ungkapnya. Selain peningkatan layanan internet juga akan menjadi solusi bagi penerapan sistem e-learning di UNP. Berkaitan dengan laporan Ganto edisi 177 (November-desember) salah satu kendala penerapan e-learning di UNP adalah ketersediaan jaringan WiFi yang terbatas di wilayah UNP. Jika jaringan internet telah diperbaiki, diharapkan sistem e-learning bisa diterapkan secara maksimal di UNP.

Perubahan juga dilakukan demi akreditasi. Bertepatan dengan semester ganjil tahun 2013 lalu, UNP telah merubah sistem penilaian akhir dalam melihat potensi akademik mahasiswanya. Berdasarkan surat keputusan rektor nomor 273/ UN35/ AK/ 2013 bahwasanya tahun 2013 sistem penilaian plus minus mulai diterapkan di UNP. Menurut Pembantu Dekan I Fakultas Ekonomi (FE) Dr. Idris, M.Si., penerapan sistem penilaian tersebut akan meningkatkan kualitas penilaian, jika UNP masih bertahan dengan sistem penilaian yang lama, UNP akan jauh ketinggalan dibandingkan perguruan tinggi lain. "Kualitas mahasiswa juga berpengaruh terhadap akreditasi," ungkapnya.

Selain berupaya mewujudkan kualitas sarana dan prasarana yang baik, pihak UNP juga telah berupaya memperbaiki kualitasnya dari akreditasi prodi. Berdasarkan data yang didapatkan dari Biro Administrasi Akademik dan Kemahasiswaan (BAAK) bahwasanya dari 82 jumlah program studi (prodi) yang berada dibawah payung UNP, 11 prodi telah terakreditasi A, 44 prodi terakreditasi B, dan11 prodi teakreditasi C. Sedangkan 16 prodi lainnya belum terakreditasi karena prodi-prodi tersebut masih berstatus baru didirikan.

Menurut Pembantu Rektor IV Dr. Ardipal, M.Pd., salah satu faktor yang mempengaruhi baik atau buruknya sebuah akreditasi sebuah prodi bergantung pada bentuk kerjasama yang dijalin oleh prodi tersebut. Untuk itu baik prodi atau jurusan hendaknya menindaklanjuti kerjasama yang telah di jalin oleh UNP. "Karena kerjasama akan memperbaiki citra UNP, khususnya prodi yang terlibat," ungkapnya

Berdasarkan laporan pengembangan kerjasama UNP dalam dan luar negeri, bahwasanya kerjasama yang telah dilakukan UNP semenjak tahun 2007 hingga 2013 mengalami pasang surut. Dari grafik yang telah digambarkan, terlihat bahwa kerjasama UNP pada tahun 2007 merupakan kerjasama yang paling rendah serta mengalami kemerosotan dibandingkan 2000-2007 yang mempunyai jalinan kerjasama lebih tinggi. Namun kemerosotan pada tahun 2007 berhasil diatasi, sehingga pada tahun berikutnya mengalami peningkatan. Pada grafik jalinankerjasama tersebut dapa disimpulkan bahwasanya UNP mencapai puncak tertinggi dalam hal kerjasama pada tahun 2009. Namun kerjasama tersebut harus mengalami penurunan pada tahun berikutnya. Hingga pada tahun 2013 kerjasama yang dilakukan UNP dengan pihak luar tidak lagi mencapai bahkan melebihi jumlah kerjsama yang pernah dicetak pada tahun 2009.

Mengklarifikasi data di atas, Ardipal mengatakan, walaupun kerjasama pada tahun 2013 mengalami penurunan, namun telah dilakukan berbagai upaya untuk meningkatkannya seperti melakukan kerjasama dengan perguruan tinggi lain, bentuk kegiatannya yaitu, pertukaran mahasiswa dan staf, penelitian, publikasi jurnal, seminar serta pelatihan bersama dosen. Sedangkan kerjasama dalam bidang industri yaitu, pengembangan, penelitian, dan pegadaian, serta kerjasama dalam bidang pemerintahan yaitu kerjasama dengan Kejaksaan Tinggi Sumbar, sekolah untuk pelaksanaan PPG, dan Dinas Pendidikan Pemerintah Kabupaten Nias.

Lebih lanjut, Ardipal mengharapkan agar kerjasama UNP semakin meningkat dari tahun ketahun, karena kerjasama ini sangat mempengaruhi akreditasi UNP. "Karena kerjasama ini untuk kebaikan UNP kedepannya," harapnya.

Laporan Kru SKK Ganto