Upaya di Balik Harapan Akreditasi

"Meningkatnya akreditasi UNP tidak terlepas dari peranan lembaga yang bekerja didalamnya."

Akreditasi institusi perguruan tinggi adalah proses penilaian terhadap institusi secara keseluruhan untuk mengetahui komitmen institusi terhadap penyelenggaraan akademik dan manajemen institusi, yang didasarkan pada standar akreditasi yang telah ditetapkan.

Dalam upaya meningkatkan akreditasi sebuah institusi penguruan tinggi, harus memenuhi kriteria standar yang telah ditetapkan oleh Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi (BAN-PT). Sebagaimana yang telah dituangkan dalam Buku III mengenai penyusunan borang, bahwasanya standar akreditasi merupakan tolak ukur yang harus dipenuhi oleh institusi perguruan tinggi yang berguna untuk mengukur dan menetapkan mutu dan kelayakan institusi.

Kepala Biro Administrasi Perencanaan dan Sistem Informasi (BAPSI) Drs. Ahmad Hamdani, mengatakan bahwa untuk memenuhi kriteria standar akreditasi dibutuhkan keterlibatan banyak pihak. Dalam hal ini BAPSI tengah berupaya membantu tim instrumen akreditasi UNP untuk mengumpulkan data-data valid yang berkaitan dengan wewenang BAPSI yang dibutuhkan dalam penyusunan borang. "Kesahihan data-data tersebut akan dipertanggungjawabakan nanti," ujarnya. Selasa (18/2).

Menilik kinerja BAPSI selama ini, Ahmad Hamdani juga mengatakan bahwa dari tahun ketahun BAPSI berupaya dalam mengembangkan sistem informasi UNP. Hal ini terlihat dari perkembangan sistem pelayanan mahasiswa yang dulunya manual, berlanjut ke semi manual dan sampai pada sistem online seperti sekarang ini. Sehingga berkat pelayanan online berbagai pelayanan bisa dilakukan, mulai dari pendaftaran mahasiswa, proses seleksi PMDK, SNMPTN undangan, SMBPTN, reguler mandiri, termasuk pembayaran SPP secara online. "Sehingga dampak perkembangan sistem informasi telah banyak membantu," paparnya. Lebih lanjut ia berharap, untuk kedepannya BAPSI akan mengusahakan pemanfaatan sistem informasi di UNP lebih diaplikasikan secara menyeluruh mulai dari akademik, kemahasiswaan, keuangan, serta kepegawaian. Sehingga bisa diakses secara online baik database maupun hal lainnya. "Karena sistem seperti ini akan mempengaruhi akreditasi UNP," ujarnya.

Tidak cukup sebatas sistem informasi. Kriteria standar akreditasi tidak mengabaikan penilaian terhadap penyelenggaraan penelitian. Dalam hal ini Lembaga Penelitian (Lemlit) UNP berfungsi sebagai fasilitator penelitian yang dilakukan oleh para dosen. Menurut Kepala Lemlit, Dr. Alwen Bentri, M.Pd., bahwasanya peningkatan jumlah dana dari tahun ketahun untuk penelitian turut mempengaruhi jumlah dosen yang terlibat dalam penelitian tersebut. Namun bukan berarti dana menjadi jaminan, terkadang ketimpangan antar jumlah dana dan jumlah dosen peneliti justru berbanding terbalik. "Jumlah dana yang berfluktuasi juga mempengaruhi minat dosen dalam penelitian," ungkapnya. Jumat (21/2).

Hal ini juga bisa dibuktikan dengan rekapitulasi data jumlah penelitian UNP tahun 2011 sampai 2013. Melalui rekapitulasi tersebut tergambar bahwasanya pada tahun 2011 jumlah dana yang dialokasikan untuk penelitian dosen adalah sekitar 2,3 milyar sedangkan dosen yang terlibat penelitian pada waktu itu adalah 261 dosen. Untuk tahun 2012 ternyata jumlah dana untuk penelitian menjadi 3,6 milyar dan dosen yang terlibat sebanyak 444 dosen. Namun pada pada tahun lalu, jumlah dosen yang terlibat dalam penelitian menurun dari tahun sebelumnya yaitu 313 orang dosen, padahal jumlah dana yang dialokasikan untuk penelitian berjumlah 6,4 milyar.

Walaupun begitu Alwen berharap penelitian yang telah dilakukan hendaknya dapat di aplikasikan dalam bentuk pengabdian masyarakat. Untuk itu ia berharap agar Lembaga Penelitian Masyarakat (LPM) dengan Lembaga Penelitian dapat disatukan, "Agar penelitian dengan pengabdian masyarakat dapat berjalan lebih efisien," harapnya.

Melirik kriteria standar akreditasi dalam bidang pengabdian masyarakat, setidaknya 50 % dosen per tahun di suatu institusi perguruan tinggi terlibat dalam kegiatan pengabdian masyarakat. Berdasarkan hal ini Staf Ahli Lembaga Pegabdian Masyarakat UNP, Sukardi pun memberikan komentar, menurutnya keterlibatan dosen UNP dalam bidang pengabdian masyarakat telah memenuhi persyaratan akreditasi yang diharapkan. Hal ini terlihat dari daftar kegiatan pengabdian masyarakat LPM UNP anggaran 2013, yang menyatakan ada sekitar 234 judul pengabdian masyarakat yang telah terdaftar. Masing-masing judul tersebut dikerjakan oleh sekitar empat orang dosen.

Lain halnya dengan Kepala Badan Penjaminan Mutu Internal (BPMI), Bafirman. Ia mengatakan bahwa dalam menentukan baik atau tidak suatu akreditasi kampus ada 10 kriteria standar perguruan tinggi yang harus ditingkatkan yaitu standar isi, standar pemahaman proses, standar kompetensi pendidikan, standar pendidik dan kependidikan, standar sarana prasarana, standar pengelolaan, standar ilmiah, standar penelitian, standar pengabdian kepada masyarakat dan standar kerjasama. "Karena 10 standar ini sangat menentukan akreditasi UNP," ungkapnya. Selasa (25/2)

Berdasarkan rekapitulasi Evaluasi Mutu Internal (EMI) prodi kependidikan dan nonkependidikan UNP, dinyatakan bahwa untuk prodi kependidikan kriteria standar penelitian dan sandar pengabdian masyrakat telah bernilai cukup, sedangkan standar yang lainnya sudah bernilai baik. Dan untuk prodi nonkependidikan, untuk kriteria standar kompetensi lulusan dan standar pengabdian masyarakat bernilai lebih dari cukup, untuk standar kerjasama masih perbaikan minor, sedangkan standar lainnya telah bernilai baik. Menurut Bafirman dalam meningkatkan akreditasi, mutu yang disandang oleh fakultas dan prodi turut mempengaruhi akreditasi yang akan didapatkan UNP. "Jika akreditasi fakultas dan prodi baik, maka UNP juga akan baik," ujarnya.

Persyaratan akreditasi pun juga tidak luput dari kriteria standar sarana dan prasarana yang dimiliki UNP. Dalam hal ini Ketua Biro Administrasi Umum Dan Keuangan (BAUK), Drs.Syarkani memandang kriteria sarana dan prasana tidak terlalu memberikan dampak besar dalam akreditasi, menurutnya yang paling mempengaruhi akreditasi UNP adalah metode-metode yang digunakan pada proses bembelajaran, pelayanan yang baik di perpustakaan, laboratorium, dan dalam bidang IT yang nantinya akan berkaitan erat dengan lulusan UNP yang berkualitas. "Bidang keuangan dan sarana dan prasarana tidak terlalu mempengaruhi," ungkapnya. Senin (24/2).

Namun Syarkani berharap, apapun akreditasi yang akan di dapatkan UNP nanti, hendaknya tidak memberikan keunggulan dari bidang sarana dan prasarananya saja. Namun yang paling penting adalah lulusan yang berkualitas sebagai produk unggulannya. "Generasi yang unggul dalam segala bidang dan tidak pengangguran," harapnya.